Gerbang Indah Nusantara

Switch to desktop Register Login

Rate this item
(1 Vote)

Penetapan Kawasan Khusus Dan Kawasan Ekonomi Khusus

 

  

PENETAPAN KAWASAN KHUSUS DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Oleh: Tommy Monoarfa dan Komarudin

 

  1. Pendahuluan

Untuk melaksanakan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa kali perubahannya, telah ditetapkan PP 43/2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. PP ini menegaskan pengertian tentang pemerintah pusat, pemerintahan daerah, pemerintah daerah, daerah otonom, fungsi pemerintahan tertentu, kawasan khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

Selanjutnya ditetapkan UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, PP 2/2011 tentang Penyelenggaraan KEK (diubah dengan PP 100/2012), Perpres 32/2011 tentang MP3EI, dan PP 29/2012 tentang KEK Sei Mangkei.

 

  1. Penetapan Kawasan Khusus

2.1 Batang Tubuh PP 43/2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus

Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus (harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah) dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Penetapan kawasan khusus dapat diusulkan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), gubernur, dan bupati/walikota. Selanjutnya kawasan khusus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam menetapkan kawasan khusus, pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan mulai dari perencanaan sampai ke pelaksanaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan.

Penetapan kawasan khusus harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Dalam memenuhi persyaratan administratif, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, usulan kawasan khusus yang disampaikan oleh Menteri dan/atau Pimpinan meliputi: (a) rencana penetapan kawasan khusus yang paling sedikit memuat: 1. studi kelayakan yang mencakup antara lain sasaran yang ingin dicapai, analisis dampak terhadap politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, ketertiban dan ketenteraman, pertahanan dan keamanan; 2. luas dan status hak atas tanah; 3. rencana dan sumber pendanaan; dan 4. rencana strategis); (b) rekomendasi bupati/walikota dan gubernur yang bersangkutan; dan (c) rekomendasi DPOD setelah berkoordinasi dengan menteri yang bidang tugasnya terkait dengan fungsi pemerintahan tertentu yang akan diselenggarakan dalam kawasan khusus.

Kedua, usulan kawasan khusus yang disampaikan oleh gubernur meliputi: (a) rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota yang bagian wilayahnya akan diusulkan sebagai kawasan khusus; (b) keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan penetapan kawasan khusus; dan (c) rencana penetapan kawasan khusus. Ketiga, usulan kawasan khusus yang disampaikan oleh bupati/walikota meliputi: (a) rekomendasi gubernur yang bersangkutan; (b) keputusan DPRD kabupaten/kota tentang persetujuan penetapan kawasan khusus; dan (c) rencana penetapan kawasan khusus.

Persyaratan teknis terhadap usulan yang disampaikan oleh Menteri dan/atau Pimpinan LPNK, gubernur, bupati/walikota meliputi faktor kemampuan ekonomi dan potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, luas kawasan, kemampuan keuangan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan berdasarkan indikator masing-masing faktor yang disusun oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/walikota sesuai bidang tugas masing-masing.

Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhadap usulan penetapan kawasan khusus yang disampaikan oleh Menteri dan/atau Pimpinan LPNK, gubernur, dan bupati/walikota meliputi: (a) peta lokasi kawasan khusus ditetapkan dengan titik koordinat geografis sebagai titik batas kawasan khusus; (b) status tanah kawasan khusus merupakan tanah yang dikuasai pemerintah/pemerintah daerah dan tidak dalam sengketa; dan (c) batas kawasan khusus.

Ada lima tata cara pengusulan kawasan khusus diatur sebagai berikut. Pertama, usulan Menteri dan/atau Pimpinan LPNK. Menteri dan/atau pimpinan LPNK menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan terhadap rencana penetapan kawasan khusus yang disampaikan Menteri dan/atau Pimpinan LPNK.

Setelah persetujuan, gubernur menyampaikan persetujuan tersebut kepada Menteri dan/atau Pimpinan LPNK yang mengusulkan. Menteri dan/atau Pimpinan LPNK menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Kedua, usulan Gubernur. Gubernur menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada bupati/walikota yang bagian wilayahnya akan diusulkan sebagai kawasan khusus untuk meminta persetujuan. Kemudian Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan atas rencana penetapan kawasan khusus yang disampaikan gubernur. Setelah rencana penetapan kawasan khusus mendapat persetujuan, gubernur menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada DPRD provinsi untuk mendapat persetujuan bersama. Setelah mendapat persetujuan bersama, gubernur menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Ketiga, usulan Bupati/Walikota. Bupati/walikota menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada DPRD kabupaten/kota untuk meminta persetujuan. Setelah persetujuan, bupati/walikota menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada gubernur untuk meminta rekomendasi. Setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur, bupati/walikota menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Keempat, usulan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi. Dalam hal kawasan khusus yang diusulkan berada dalam 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dalam 1 (satu) provinsi, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD provinsi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mengusulkan penetapan kawasan khusus. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menunjuk gubernur sebagai koordinator dalam pengusulan penetapan kawasan khusus. Kemudian Gubernur sebagai koordinator dalam pengusulan penetapan kawasan khusus menyampaikan usulan penetapan kawasan khusus kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Kelima, usulan Lintas Kabupaten/Kota Beda Provinsi. Dalam hal kawasan khusus yang diusulkan berada dalam 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dalam provinsi yang berbeda, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama seluruh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mengusulkan penetapan kawasan khusus. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menunjuk salah satu gubernur sebagai koordinator dalam pengusulan penetapan kawasan khusus. Kemudian Gubernur sebagai koordinator dalam pengusulan penetapan kawasan khusus menyampaikan usulan penetapan kawasan khusus kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Dalam mengajukan usulan Rencana Penetapan Kawasan Khusus, perlu dilakukan sosialisasi. Pemerintah provinsi, DPRD provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan DPRD kabupaten/kota baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama berkewajiban menyosialisasikan usulan rencana penetapan kawasan khusus kepada masyarakat. Dalam hal rencana penetapan kawasan khusus diusulkan oleh Menteri dan/atau Pimpinan LPNK, Menteri dan/atau Pimpinan LPNK memfasilitasi kegiatan sosialisasi.

Terhadap usulan kawasan khusus, Menteri Dalam Negeri melakukan kajian dan verifikasi kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan atas usulan rencana penetapan kawasan khusus. Dalam pelaksanaan kajian dan verifikasi ini, Menteri Dalam Negeri wajib: (a) berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau LPNK terkait; dan (b) mengkonsultasikan rencana penetapan kawasan khusus kepada DPOD untuk mendapat saran dan pertimbangan.

Dalam hal hasil kajian dan verifikasi usulan rencana penetapan kawasan khusus telah memenuhi persyaratan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden untuk mendapat persetujuan. Dalam hal usulan rencana penetapan kawasan khusus belum memenuhi persyaratan, Menteri Dalam Negeri mengembalikan usulan tersebut kepada pengusul untuk dilengkapi.

Terhadap usulan kawasan khusus yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Presiden menyetujui atau tidak menyetujui rencana penetapan kawasan khusus yang diusulkan oleh Menteri dan/atau Pimpinan LPNK, gubernur, dan bupati/walikota. Dalam hal Presiden menyetujui usulan penetapan kawasan khusus, maka: (a) Menteri dan/atau Pimpinan LPNK yang mengusulkan penetapan kawasan khusus menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang penetapan kawasan khusus yang diusulkan; dan Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan pemerintah tentang penetapan kawasan khusus yang diusulkan oleh gubernur, dan bupati/walikota. Rancangan peraturan pemerintah tersebut disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri dan/atau Pimpinan LPNK, gubernur, dan bupati/walikota yang mengusulkan penetapan kawasan khusus bertanggung jawab atas penyelenggaraan kawasan khusus yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kawasan khusus, menteri dan/atau pimpinan LPNK terkait, gubernur, dan bupati/walikota berkewajiban memperhatikan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan kawasan khusus yang menghasilkan penerimaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan kawasan khusus yang menghasilkan penerimaan tersebut diupayakan dapat mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis atas penyelenggaraan kawasan khusus. Pembinaan umum dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, meliputi: (a) koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan; (b) pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kawasan khusus; (c) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan kawasan khusus; (d) perencanaan umum penyelenggaraan kawasan khusus; dan (e) penyiapan dan pengelolaan sistem informasi manajemen dan akuntabilitas kinerja kawasan khusus. Pembinaan teknis dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Pimpinan LPNK yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kawasan khusus. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan oleh Pemerintah sebagai bahan pembinaan umum dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu pada kawasan khusus.

Ada tiga hal pengaturan pendanaan. Pertama, pendanaan dalam rangka pengusulan penetapan kawasan khusus oleh Menteri dan/atau Pimpinan LPNK dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditempatkan pada anggaran kementerian dan/atau LPNK yang bersangkutan. Kedua, pendanaan dalam rangka pengusulan penetapan kawasan khusus oleh gubernur dan bupati/walikota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan. Ketiga, pendanaan dalam rangka pengusulan penetapan kawasan khusus lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau dalam provinsi yang berbeda dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditempatkan pada anggaran masing-masing setelah melalui kesepakatan.

Pendanaan dalam rangka pembinaan umum kawasan khusus dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditempatkan pada anggaran Kementerian Dalam Negeri. Pendanaan dalam rangka pembinaan teknis kawasan khusus dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditempatkan pada anggaran masing-masing Kementerian dan/atau LPNK yang bersangkutan.

Ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan kawasan khusus yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam peraturan pemerintah penetapan masing-masing kawasan khusus. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kawasan yang sudah dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah ditetapkan sebagai kawasan khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Peraturan Pemerintah 43/2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 5 April 2010.

 

2.2 Beberapa Penjelasan tentang Kawasan Khusus

Lingkup pengaturan tata cara penetapan kawasan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 43/2010 tidak mengatur tata cara penetapan kawasan ekonomi khusus. Jenis-jenis kawasan khusus meliputi kawasan otorita, kawasan/wilayah perbatasan dan pulau-pulau tertentu/terluar, kawasan pertahanan negara, kawasan lembaga pemasyarakatan, kawasan budaya, kawasan pelestarian lingkungan hidup, kawasan riset dan teknologi, kawasan pengembangan tenaga nuklir, kawasan peluncuran peluru kendali, kawasan pengembangan prasarana komunikasi dan telekomunikasi, kawasan pengembangan sarana transportasi, kawasan penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, kawasan eksploitasi dan konservasi bahan galian strategis, dan kawasan lain yang akan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus meliputi sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pertahanan dan keamanan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ada beberapa dampak dalam penetapan kawasan khusus, yaitu:

  1. Dampak terhadap politik adalah dampak positif terhadap peningkatan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  2. Dampak terhadap ekonomi adalah dampak positif yang mengakibatkan meningkatnya kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah termasuk masyarakat di dalamnya.

  3. Dampak terhadap sosial dan budaya adalah dampak positif terhadap peningkatan ketahanan sosial budaya daerah dan masyarakat.

  4. Dampak terhadap lingkungan adalah dampak positif yang didasarkan pada analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).

  5. Dampak terhadap ketertiban dan ketenteraman adalah dampak terhadap keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

  6. Dampak terhadap pertahanan keamanan adalah keberadaan kawasan khusus akan meningkatkan upaya memperkuat pertahanan dan keamanan negara melalui penetapan berbagai unit kerja terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan.

Kemampuan ekonomi merupakan cerminan hasil kegiatan ekonomi dalam bentuk-bentuk seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi PDRB terhadap PDRB total. Potensi daerah merupakan perkiraan penerimaan dari rencana pemanfaatan ketersediaan sumber daya buatan, sumber daya aparatur, serta sumber daya masyarakat.

Sosial budaya merupakan cerminan aspek sosial budaya meliputi antara lain sarana yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial. Sosial politik merupakan cerminan aspek sosial politik meliputi antara lain kemampuan penduduk mengikuti perkembangan daerah dan nasional, serta jumlah organisasi kemasyarakatan.

Luas kawasan merupakan cerminan sumber daya lahan/daratan cakupan wilayah yang dapat diukur dengan 1) Luas wilayah keseluruhan; dan 2) Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan. Kemampuan keuangan merupakan cerminan terhadap keuangan yang dapat diukur dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah, rasio Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) terhadap jumlah penduduk dan rasio PDS terhadap PDRB. Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan terhadap tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia.

Penyusunan indikator masing-masing faktor oleh Kementerian dan/atau LPNK, gubernur, bupati/walikota sesuai bidang tugas masing-masing dilakukan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang disusun masing-masing kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian. Penyusunan indikator penilaian tersebut dilakukan secara bersama oleh Kementerian dan/atau LPNK terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Tanah yang dikuasai pemerintah/pemerintah daerah dan tidak dalam keadaan sengketa harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Kesepakatan bersama dimaksudkan agar usulan penetapan kawasan khusus benar-benar merupakan keinginan seluruh daerah yang terkait. Kesepakatan bersama dimaksudkan agar usulan penetapan kawasan khusus benar-benar merupakan keinginan seluruh daerah yang terkait.

Koordinasi oleh Menteri Dalam Negeri bersama Kementerian dan/atau LPNK mengingat hal-hal teknis dalam usulan penetapan kawasan khusus menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian dan/atau LPNK. Saran dan pertimbangan DPOD diperlukan sebagai implementasi tugas dan tanggung jawab DPOD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Rancangan peraturan pemerintah tentang penetapan kawasan khusus memuat pengaturan teknis terkait dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan khusus yang diusulkan, antara lain tujuan penetapan, jangka waktu, kelembagaan, tugas dan kewenangan, dan pendanaan. Ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (perubahan dari UU 10/2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuaninidilaksanakanantaralainmelaluikepatuhanpengelola kawasan khusus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem informasi manajemen akuntabilitas dan kinerja kawasan khusus dimaksudkan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan umum serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kawasan khusus baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan “pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah” adalah Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian dan/atau LPNK melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengikutsertakan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

 

  1. Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus

3.1 Sistem dan Prosedur Penatausahaan Kawasan Ekonomi Khusus

Paling sedikit ada 13 (tigabelas) landasan hukum Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu: (1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN; (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan KEK; (8) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional; (9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK); (10) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus; (11) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Nomor PER-06/M.EKON/08/2010 tentang tata tertib persidangan dan tata cara pengembilan keputusan dewan Nasional kawasan Ekonomi Khusus; (12) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Nomor PER-07/M.EKON/08/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; dan (13) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor Kep-10/M.Ekon/03/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor Kep-40/M.Ekon/08/2010 Tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. 1 Tindak lanjut UU KEK adalah ditetapkannya PP 26/2012 tentang KEK Tanjung Lesung dan PP 29/2012 tentang KEK Sei Mangkei. 2

Menurut PP 2/2011, pasal 2, penyelenggaran KEK memiliki 5 (lima) tahap yaitu pengusulan, penetapan, pembangunan, pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan KEK. Pengusulan KEK (menurut UU 39/2009, pasal 5, dan PP 2/2011, pasal 4 dapat dilakukan oleh 3 (tiga) pihak yaitu: badan usaha; pemerintah kabupaten/kota; dan pemerintah provinsi). Pembentukan KEK harus diusulkan kepada Dewan Nasional KEK. Usulan tersebut dilakukan secara tertulis sesuai format yang ditentukan oleh Dewan Nasional KEK dan ditandatangani oleh pimpinan badan usaha jika yang mengusulkan adalah badan usaha, oleh bupati/walikota jika yang mengusulkan kabupaten/kota, dan oleh Gubernur jika yang mengusulkan adalah provinsi (PP 2/2011, pasal 4). Di samping ketiga pihak tersebut di atas, pemerintah pusat dapat juga mengusulkan KEK (PP 2/2011, pasal 5), yang bisa diusulkan oleh Kementerian maupun LPNK.

Untuk membuat pengusulan pembentukan KEK (UU 39/2009 pasal 6), harus dilengkapi persyaratan paling sedikit: (1) peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk; (2) rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi; (3) rencana dan sumber pembiayaan; (4) analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan (6) jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

 

3.2 Prosedur Pembentukan KEK: Pengusul adalah Badan Usaha dan lokasi pada satu

wilayah kabupaten/kota

Menurut PP 2/2011, pasal 12, jika pengusul pembentukan KEK adalah badan usaha, maka usulan harus disampaikan melalui pemerintah provinsi, setelah memperoleh persetujuan pemerintah kota/kabupaten. Kemudian ditambah dengan persyaratan: (1) Surat kuasa otorisasi, jika pengusul merupakan konsorsium; (2) Akta pendirian badan usaha; (3) Profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit atau jika perusahaan baru, maka profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari pemegang saham yangsudah diaudit, kcuali untuk BUMN dan BUMD; (4) Persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan; (5) Surat pernyataan mengenai kepemilikan nilai equitas paling sedikit 30% dari nilai investasi KEK yang diusulkan; (6) Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK; (7) Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan; (8) Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi; (9) Studi kelayakan ekonomi dan finansial; (10) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (11) Usulan jangka waktu beroperasi KEK dan rencana strategis (renstra) pengembangan KEK; (12) Izin lokasi; dan (13) Rekomendai dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung ddalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya; dan (14) Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK.

Apabila lokasi KEK berada dalam satu wilayah kabupaten/kota, maka badan usaha pengusul KEK harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati/Walikota disertai dengan persyaratan-persyaratan di atas (kecuali persyaratan nomor 4: Persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan; PP 2/2011, pasal 13). Kemudian pemerintah kota/kabupaten akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen usulan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap.

Jika pemerintah kabupaten/kota menolak permohonan yang disampaikan secara tertulis kepada Badan Usaha tersebut disertai alasannya. Namun apabila pemerintah kota/kabupaten menerima usulan tersebut, maka pemerintah kota/kabupaten akan meneruskan usulan badan usaha tersebut kepada pemerintah provinsi dengan menyertakan komitmen pemerintah provinsi dengan menyertakan komitmen pemerintah kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan lainnya.

Selanjutnya, pemerintah provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan pembentukan KEK yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Jika usulan tersebut disetujui maka pemerintah provinsi akan menyampaikan usulan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional KEK disertai seluruh dokumen usulan pembentukan KEK.

 

    1. Prosedur Pembentukan KEK: Pengusul adalah Badan Usaha dan lokasi berada di lintas kabupaten/kota

Menurut PP 2/2011, pasal 16, untuk usulan KEK yang berlokasi dalam lintas wilayah kabupaten/kota, maka badan usaha mengajukan permohonan kepada gubernur disertai berkas usulan pembentukan KEK seperti pada kasus jika Pengusul adalah Badan Usaha dan lokasi pada satu wilayah kabupaten/kota, yaitu ke-14 persyaratan (kecuali persyaratan nomor 4: Persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan). Berdasarkan permohonan tersebut, pemerintah provinsi akan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya diusulkan menjadi bagian dari lokasi KEK. Dengan tujuan untuk memperoleh persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya diusulkan menjadi bagian dari lokasi KEK.

Kemudian pemerintah kota/kabupaten akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen usulan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap. Jika pemerintah kabupaten/kota menolak permohonan yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah provinsi disertai alasannya. Namun apabila pemerintah kabupaten/kota menerima usulan tersebut, maka pemerintah kota/kabupaten akan meneruskan usulan badan usaha tersebut kepada pemerintah provinsi disertai dengan komitmen pemerintah kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan lainnya (PP 2/2011, pasal 17).

Selanjutnya, pemerintah provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan pembentukan KEK yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota dan telah mendapat persetujuan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Jika usulan tersebut telah lengkap maka pemerintah provinsi akan menyampaikan usulan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional KEK disertai seluruh dokumen usulan pembentukan KEK.

Apabila terdapat penolakan dari salah satu pemerintah kabupaten/kota, maka pemerintah provinsi akan mengembalikan usulan pembentukan KEK kepada Badan Usaha paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat penolakan dari pemerintah kabupaten /kota (PP 2/2011, pasal 19).

 

3.4 Prosedur Pembentukan KEK: Pengusul adalah Pemerintah Kabupaten/Kota

Menurut PP 2/2011, pasal 20-21, untuk pengusul adalah pemerintah kabupaten/kota, maka usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi dan dilengkapi dengan dokumen berupa: (1) Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK; (2) Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan; (3) Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi; (4) Studi kelayakan ekonomi dan finansial; (5) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) Usulan jangka waktu beroperasi KEK dan rencana strategis (renstra) pengembangan KEK (renstra antara lain memuat pentahapan pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan KEK); (7) Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah; (8) Rekomendai dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya; (9) Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK; dan (10) Komitmen pemerintah kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan restribusi daerah serta kemudahannya.

Pemerintah kabupaten/kota menyampaikan usulan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional KEK melalui pemerintah provinsi dengan disertai dokumen persyaratannya. Selanjutnya, pemerintah provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan pembentukan KEK yang disampaikan oleh pemerintah kota/kabupaten dan telah mendapat persetujuan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Jika usulan tersebut telah lengkap maka pemerintah provinsi akan menyampaikan usulan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional KEK disertai seluruh dokumen usulan pembentukan KEK.

 

3.5 Prosedur Pembentukan KEK: Pengusul adalah Pemerintah Provinsi

Menurut PP 2/2011, pasal 22-25, usulan dapat disampaikan kepada Dewan Nasional KEK jika sudah mendapat persetujuan pemerintah pusat/kota, disertai dokumen: (1) Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK; (2) Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan; (3) Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi; (4) Studi kelayakan ekonomi dan finansial; (5) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) Usulan jangka waktu beroperasi KEK dan rencana strategis (renstra) pengembangan KEK; (7) Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah; (8) Persetujuan dari pemerintah kabupaten / kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan; (9) Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya; dan (10) Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK.

Untuk memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi menyampaikan rencana pembentukan KEK pada pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya akan menjadi bagian dari lokasi KEK. Berdasarkan penyampaian rencana tersebut, maka pemerintah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen usulan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap untuk memberikan persetujuan atau penolakan.

Jika pemerintah kabupaten/kota menolak rencana usulan pembentukan KEK, maka penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemerintah provinsi disertai alasannya. Namun jika pemerintah kabupaten/kota menyetujui rencana usulan pembentukan KEK maka pemerintah kabupaten/kota menyampaikan persetujuan kepada pemerintah provinsi. Di samping itu pemerintah kabupaten/kota akan menyertakan dengan komitmen pemerintah kota/kabupaten mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan lainnya. Kemudian pemerintah provinsi akan menyampaikan usulan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional KEK disertai seluruh dokumen usulan pembentukan KEK.

 

3.6 Prosedur Pembentukan KEK: Pengusul adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah

Non Kementerian

Menurut PP 2/2011, pasal 26, usulan dari Kementerian/LPNK disampaikan kepada Dewan Nasional KEK (setelah dokonsultasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) secara tertulis sesuai format yang ditentukan oleh Dewan Nasional KEK dan ditandatangani oleh menteri atau kepala LPNK, disertai dokumen: (1) Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK; (2) Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan; (3) Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi; (4) Sumber pembiayaan; (5) Studi kelayakan ekonomi dan finansial; (6) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (7) Usulan jangka waktu beroperasi KEK dan rencana strategis (renstra) pengembangan KEK; dan (8) Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah.

 

3.7 Penetapan KEK

Menurut UU 39/2009, pasal 7 dan 8, persetujuan atau penolakan usulan KEK ditentukan oleh Dewan Nasional KEK setelah melakukan pengkajian atas usulan KEK yang ada. Usulan KEK yang telah disetujui oleh Dewan Nasional KEK akan direkomendasikan kepada Presiden. Setelah itu pemerintah akan menetapkan KEK yang diusulkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. Namun dalam hal tertentu, pemerintah pusat dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan.

Menurut PP 2/2011, pasal 27-29, proses kajian atas usulan pembentukan KEK oleh dewan Nasional KEK, dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap. Kajian yang dimaksud adalah kajian terhadap: (a) pemenuhan criteria lokasi KEK; dan (b) kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka dewan nasional KEK akan memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK.

Kemudian Dewan Nasional KEK akan mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada presiden disertai dengan rancangan peraturan pemerintah tentang penempatan suatu lokasi sebagai KEK untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun jika usulan ditolak, maka Dewan Nasional KEK akan menyampaikan secara tertulis kepada pengusul disertai dengan alasan. KEK yang telah ditetapkan harus siap beroperasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan. Sebagai informasi, industri yang dikembangkan di KEK Sei Mangkei (dan Provinsi Riau) adalah industri hilir kelapa sawit. 3

 

3.8 Pembangunan dan Pengoperasian KEK

Menurut UU 39/2009, pasal 10, setelah usulan KEK diterima dan setelah adanya penetapan Lokasi KEK melalui PP, maka langkah selanjutnya adalah membentuk Badan Usaha untuk membangun KEK. Badan usaha untuk membangun KEK ini ditetapkan oleh pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas kabupaten/kota; dan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada pada satu kabupaten/kota. Untuk pembangunan KEK oleh suatu badan usaha, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, dapat melakukan penunjukan langsung (pasal 11).

Dari pembangunan KEK, sampai kondisi “harus siap beroperasi”, diberi batas waktu selama 3 (tiga) tahun (UU 39/2009, pasal 12). Yang dimaksud dengan “harus siap beroperasi” adalah telah dipenuhinya seluruh kelengkapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan perangkat pengendalian administrasi. Untuk itu Dewan Nasional KEK akan melakukan evaluasi atas progress pembangunan KEK setiap tahunnya.

 

3.9 Sistem dan Prosedur Penatausahaan KEK

Apa yang akan dilakukan jika dalam 3 (tiga) tahun pembangunan KEK belum selesai?

Menurut UU 39/2009, pasal 12, Dewan Nasional KEK akan: (a) melakukan perubahan atas usulan sebelumnya; (b) memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan/atau (c) mengambil langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK. Untuk perpanjangan waktu ketika KEK belum siap beroperasi karena bukan dari kelalaian atau karena force majeure, Dewan Nasional dapat memberikan perpanjangan waktu setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kawasan.

Pembangunan KEK meliputi kegiatan: (1) pembebasan tanah untuk lokasi KEK; dan (2) pelaksanaan pembangunan fisik KEK. Untuk pembebasan tanah, jika tanah lokasi KEK dibebaskan oleh badan usaha yang berbentuk koperasi atau swasta, maka kepada badan usaha tersebut akan diberikan hak atas tanah berupa hak guna bangunan (HGB). Dan jika tanah lokasi KEK dibebaskan oleh BUMN, BUMD, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kota atau Kementrian/LPNK, kepada mereka akan diberikan hak atas tanah berupa hak pakai atau hak pengelolaan.

Untuk pembangunan fisik, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau Kementrian/LPNK menentapkan badan usaha untuk melakukan pembangunan KEK. Penetapan badan usaha ini dilaksanakan dengan prinsip terbuka dan transparan. Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan KEK harus menyampaikan perkembangan pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau Kementerian/LPNK setiap 12 (dua belas) bulan, dan harus siap operasi maksimal (paling lama) 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditetapkan.

 

3.10 Pembiayaan Pembangunan dan Pemeliharaan KEK

Menurut UU 39/2009, pasal 13, pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari: (a) pemerintah dan/atau pemerintah daerah; (b) swasta; (c) kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau (d) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

3.11 Kelembagaan KEK: Dewan Nasional

Menurut UU 39/2009, pasal 14, ada 3 (tiga) lembaga utama yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan KEK yaitu: (1) Dewan Nasional KEK; (2) Dewan Kawasan dan Administrator; dan (3) Badan Usaha Pengelola Kawasan. Dewan Nasional KEK terdiri atas Menteri dan Kepala LPNK, dibentuk dan bertanggungjawab kepada Presiden (UU 39/2009, pasal 16). Dewan Nasional diketuai oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan Menteri dan Kepala LPNK. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Nasional membentuk Sekretariat Dewan Nasional.

Menurut UU 39/2009, pasal 17, Dewan Nasional KEK bertugas: (a) menyusun Rencana Induk Nasional KEK; (b) menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK; (c) menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK; (d) melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK; (e) memberikan rekomendasi pembentukan KEK; (f) mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang; (g) menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan (h) memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

Peraturan Presiden 33/2010, pasal 4-17, membahas susunan organisasi Dewan Nasional KEK yang (1) terdiri dari ketua dan anggota; (2) diketuai oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan beranggotakan Menteri/Pimpinan LPNK yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintah daerah, keuangan, perindustrian, pekerjaan umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional, dan koordinasi penanaman modal; (3) dapat membentuk tim pelaksana, yang anggotanya adalah pejabat eselon 1 dari Kementerian dan LPNK terkait; dan (4) dibentuk sekretariat dewan nasional, bertanggungjawab kepada ketua dewan nasional dan secara administratif berkedudukan di kementerian koordinator bidang perekonomian.

Sekretariat Dewan Nasional menyelenggarakan fungsi: pemberian dukungan teknis operasional kepada dewan nasional, pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja dewan nasional, penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas dewan nasional, pemberian pelayanan administrasi kerja sama dewan nasional dengan lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait, pemberian pelayanan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan dewan nasional dan penyelenggaraan administrasi keanggotaan dewan nasional serta pembinaan organisasi, adminsitrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana secretariat dewan nasional.

 

3.12 Kelembagaan KEK: Dewan Kawasan

Dewan Kawasan terdiri atas wakil pemerintah dan wakil pemerintah daerah. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK. Menurut UU 39/2009, pasal 19, Dewan Kawasan diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Namun Dewan Kawasan bertanggung jawab kepada Dewan Nasional KEK.

Secara organisasi, Dewan Kawasan terdiri atas ketua, yaitu gubernur, wakil ketua, yaitu bupati/walikota, dan anggota, yaitu unsur Pemerintah di provinsi, unsur pemerintah provinsi, dan unsur pemerintah kabupaten/kota (UU 39/2009, pasal 20). Menurut UU 39/2009, pasal 21, ada beberapa tugas yang dijalankan oleh dewan kawasan, yaitu: (a) melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya; (b) membentuk Administrator KEK di setiap KEK; (c) mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan operasionalisasi KEK; (d) menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya; (e) menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun; dan (f) menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional.

Menurut Peraturan Presiden 33/2010, pasal 18-27, dewan kawasan memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) dewan kawasan dibentuk pada setiap provinsi yang wilayahnya ditetapkan sebagai KEK; (2) dewan kawasan diusulkan oleh dewan nasional dan ditetapkan oleh presiden dengan keputusan presiden; (3) dewan kawasan bertanggungjawab kepada dewan nasional; (4) dewan kawasan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan dewan nasional; (5) dewan kawasan diketuai oleh gubernur, wakil ketua (bupati/walikota) dan anggota (unsur pemerintah provinsi yang menangani urusan pemerintahan di bidang perpajakan, kepabeanan, pertanahan dan keimigrasian dan unsure pemerintah daerah yang menangani urusan perekonomian dan perencanaan pembangunan daerah di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; (6) Membentuk sekretariat dewan kawasan, bertanggung jawab kepada ketua dewan kawasan dan memiliki tugas menyelenggarakan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan adminsitratif kepada dewan kawasan; (7) Sekretariat dewan kawasan menyelenggarakan fungsi : pemberian dukungan teknis operasional kepada dewan kawasan, pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja dewan kawasan, penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas dewan kawasan, pemberian pelayanan administrasi kerja sama dewan kawasan dengan lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait, pemberian pelayanan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan dewan kawasan dan penyelenggaraan administrasi keanggotaan dewan nasional serta pembinaan organisasi, adminsitrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana secretariat dewan kawasan; (8) Sekretariat dewan kawasan secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja / perangkat daerah provinsi yang menangani tugas dan fungsi di bidang investasi atau perdagangan; dan (9) Apabila dianggap perlu, maka dewan kawasan dapat membentuk tim ahli, yang susunan keanggotaanya ditetapkan oleh ketua dewan kawasan.

 

3.13 Kelembagaan KEK: Administrator

Menurut PP 2/2011, pasal 42, administrator dan badan usaha pengelola adalah pengelola KEK. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK. Menurut UU 39/2009, pasal 23, Administrator KEK bertugas: (a) melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK; (b) melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK; dan (c) menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.

Untuk pelaksanaan pemberian izin dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas, Administrator KEK, akan memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dan dapat meminta penjelasan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK mengenai kegiatan usahanya. Menurut PP 2/2011, pasal 43, administrator berwenang memberikan: (a) arahan kepada badan pengelola KEK untuk perbaikan operasionalisasi KEK; dan (b) teguran kepada badan usaha pengelola KEK dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK.

Administrator harus sudah dibentuk paling lambat sebelum KEK dinyatakan siap beroperasi. Oleh peraturan, administrator melakukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan,fasilitas, dan kemudahan yang mendapat pendelegasian wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas dan kemudahan yang proses pengelolaanya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaan yang berasal dari (1) pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan (2) sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Presiden no 33 tahun 2010, pasal 18-27, administrator memiliki karakteristik: (1) dewan kawasan membentuk administrator; (2) administrator bertangungjawab kepada ketua dewan kawasan; (3) administrator ditetapkan sebagai perangkat daerah oleh gubernur (jika lokasi KEK lintas kabupaten/kota) dan oleh bupati/walikota (jika lokasi KEK berada di kabupaten/kota); (4) dipimpin oleh kepala administrator yang berasal dari PNS (dengan eselon setara IIb); dan (5) administrator terdiri atas: (a) secretariat; (b) bidang perizinan; dan (c) bidang pemonitoran dan pengendalian.

 

3.14 Kelembagaan KEK: Badan Usaha Pengelola

Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK. Menurut UU 39/2009, pasal 26, bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha di KEK dilaksanakan oleh Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pengelola KEK, dapat berupa: (a) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; (b) Badan Usaha Koperasi; (c) Badan Usaha Swasta; atau (d) Badan Usaha Patungan antara Swasta dan/atau Koperasi dengan Pemerintah, dan/atau pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Menurut PP 2/2011, pasal 47-49, badan usaha pengelola KEK harus ditetapkan pada masa pelaksanaan pembangunan KEK sebelum dinyatakan siap beroperasi oleh Dewan Nasional. Apabila KEK adalah hasil dari usulan badan usaha, maka badan usaha pengusul ditetapkan sebagai badan usaha pengelola KEK oleh pemerintah provinsi (jika lokasi KEK berada pada lintas wilayah kabupaten/kota) atau oleh pemerintah kabupaten/kota (jika lokasi KEK berada dalam satu wilayah kabupaten/kota).

Apabila KEK adalah hasil dari usulan pemerintah kabupaten/kota, maka badan usaha pengelola KEK dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yang sesuai dengan: (a) ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah, jika pembangunan KEK dibiayai dari APBD kabupaten/kota; atau (b) perjanjian pembangunan KEK jika pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dengan badan usaha.

Apabila KEK adalah hasil dari usulan pemerintah provinsi, maka badan usaha pengelola KEK dilakukan oleh pemerintah provinsi yang sesuai dengan: (a) ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah, jika pembangunan KEK dibiayai dari APBD provinsi (PP ……………………….); atau (b) perjanjian pembangunan KEK jika pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama antara pemerintah provinsi dengan badan usaha.

Apabila KEK adalah hasil dari usulan Kementerian/LPNK, maka badan usaha pengelola KEK dilakukan oleh Kementerian/LPNK yang sesuai dengan: (a) ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah, jika pembangunan KEK dibiayai dari APBN, atau (b) perjanjian pembangunan KEK jika pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama antara kementerian / lembaga pemerintahan non kementerian dengan badan usaha.

Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pengelola KEK akan melaksanakan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian pengelolaan KEK yang ditandatangani bersama antara badan usaha dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau Kementerian/LPNK sesuai dengan kewenangannya. Perjanjian ini paling sedikit memuat: (1) Lingkup pekerjaan; (2) Jangka waktu; (3) Standar kinerja pelayanan; (4) Sanksi; (5) Pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa; (6) Pemutusan perjanjian oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau Kementerian/LPNK; (7) Pengakhiran perjanjian; (8) Pertanggungjawaban terhadap barang milik negara/daerah; (9) Serah terima asset atau infrastruktur oleh badan usaha pengelola kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau Kementerian/LPNK kerjasama pengelolaan berakhir; dan (10) Kesanggupan penyediaan ruang kantor untuk kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai.

 

3.15 Fasilitas/Insentif di KEK

Menurut PP 2/2011, pasal 9, menyatakan bahwa pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota, paling sedikit memberikan dukungan dalam bentuk: (1) Komitmen rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan restribusi daerah serta kemudahan lainnya; dan (2) Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, fasilitas dan kemudahan.

Fasilitas atau insentif yang diberikan bagi perusahaan dalam wilayah KEK terdiri atas:

(1) fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik Zona (UU 39/2009, pasal 30); (2) Fasilitas perpajakan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (UU 39/2009, pasal 31); (3) Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa: (a) penangguhan bea masuk; (b) pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi; (c) tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak; dan (d) tidak dipungut PPh impor. (UU 39/2009, pasal 32); (4) Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerahan barang kena pajak dari KEK ke tempat lain di dalam daerah pabean sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas PPN dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU 39/2009, pasal 31); (5) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan lain (UU 39/2009, pasal 35); (6) Di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (UU 39/2009, pasal 36); dan (7) Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas keamanan (UU 39/2009, pasal 38).

 

3.16 Perubahan PP 2/2011 tentang Penyelenggaraan KEK

Berdasarkan atas perkembangan yang cepat dalam penyelenggaraan KEK, PP 2/2011 diubah dengan PP 100/2012 tentang Penyelenggaraan KEK. Beberapa substansi penting dari perubahan PP 2/2011 menjadi PP 100/2012 dapat dilihat pada lampiran.

 

 

4. Penutup

Pemerintah mendorong Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Swasta untuk membangun Kawasan Khusus dan Kawasan Ekonomi Khusus disesuaikan dengan potensi strategis masing-masing kawasan.

Sejak ditetapkannya MP3EI, baru ditetapkan 2 (dua) KEK, yaitu PP 26/2012 tentang KEK Tanjung Lesung (pariwisata; Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten) dan PP 29/2012 tentang KEK Sei Mangkei (industri, logistik, dan pariwisata; Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara). Saat ini ada 65 usulan KEK (antara lain Kota Dumai, Siak, Bangka Selatan (Sadai dan Koba), Pelabuhan Internasional Bojonagara, Kawasan Industri KIE Cilegon, Kota Tua Jakarta, Karawang, Kendal, Mandalika, Maloy, Palu, dan Bitung), dan 8 di antaranya memenuhi syarat. Pada tahun 2014, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Maloy di Kalimantan Timur, dan Bitung di Sulawesi Utara berpeluang ditetapkan menjadi KEK menyusul Tanjung Lesung dan Sei Mangkei (Republika, 28 Oktober 2011; Kemenko Perekonomian, 2013).

 

Referensi

  1. Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Identifikasi Pengembangan Kawasan Berbasis Teknologi”, Jakarta, 2011.

  2. Hotma, R.S.B., “Permasalahan di Seputar Kawasan Ekonomi Khusus”, Jakarta, Januari 2010.

  3. Komarudin, “Prospek Hilirisasi Industri Minyak Sawit Nasional dengan dukungan Penelitian dan Pengembangan”, Gabungan makalah bersumber dari Palm Oil Industry Development Conference/POIDeC) di Jakarta pada 16-17 Oktober 2013.

  4. Yesuari, A.P., “Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus”, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan:

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tatacara Penetapan Kawasan Khusus.

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang KEK Sei Mangkei.

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK.

  8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 111/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit.

 

Lampiran

Perubahan PP 2/2011 menjadi PP 100/2012 tentang Penyelenggaraan KEK

 

Perubahan Pasal-pasal:

  1. Pasal 12 baru: huruf g (yang dimaksud dengan “peta detail lokasi” adalah peta yang mencakup delineasi (batas-batas kawasan), luasan kawasan, serta dapat menunjukan akses lokasi KEK yang diusulkan); dan huruf h (yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan yang penetapan zonanya dilakukan dengan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dimaksud merupakan rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

  2. Pasal 31 Pembangunan KEK dibiayai dari: (a) Badan Usaha; (b) kerjasama pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha; (c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau (d) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  1. Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan Badan Usaha, Badan Usaha pengusul

ditetapkan sebagai Badan Usaha untuk membangun KEK oleh:

  1. pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas wilayah kabupaten/kota; atau

  2. pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada dalam satu wilayah kabupaten/kota, dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang KEK dimaksud.

  1. Dalam penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun KEK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Badan Usaha pengusul sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola KEK.

  1. Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pembiayaan

pembangunan dan pengelolaan KEK.

4. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan pemerintah kabupaten/kota, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota secara terbuka dan transparan berdasarkan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; atau

b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha.

(2) Dalam penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pembangun sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola.

5. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 34A dan Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan pemerintah provinsi, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh pemerintah provinsi secara terbuka dan transparan berdasarkan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; atau

b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama pemerintah provinsi dengan Badan Usaha.

(2) Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha pembangun sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola.

Pasal 34B

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian secara terbuka dan transparan berdasarkan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau

b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dengan Badan Usaha.

(2) Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha pembangun sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola.

6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. lingkup pekerjaan; b. jangka waktu; c. penyelesaian perselisihan; dan d. pemutusan atau pengakhiran perjanjian.

7. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 35A, Pasal 35B, dan Pasal 35C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a melaksanakan pembangunan KEK berdasarkan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 35B

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a melaksanakan pembangunan KEK berdasarkan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2) melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian dengan pemerintah provinsi.

Pasal 35C

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B ayat (1) huruf a melaksanakan pembangunan KEK berdasarkan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B ayat (2) melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

8. Ketentuan Pasal 47 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Usaha pengelola KEK bertugas menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.

(2) Badan Usaha pengelola KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: a. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; b. Badan Usaha koperasi; c. Badan Usaha swasta; atau d. Badan Usaha patungan antara swasta dan/atau koperasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

(3) Badan Usaha pengelola KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada masa pelaksanaan pembangunan KEK dan paling lambat sebelum KEK dinyatakan siap beroperasi oleh Dewan Nasional.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi KEK yang diusulkan oleh Badan Usaha yang penetapannya sebagai Badan Usaha pengelola dilakukan bersamaan dengan penetapan Badan Usaha pembangun KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (2) dan KEK yang pembangunan dan pengelolaannya dilakukan dengan mekanisme kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 34A ayat (2), dan Pasal 34B ayat (2).

9. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penetapan Badan Usaha pengelola dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah; atau

b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam hal barang milik negara/daerah berupa KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dapat dilakukan dengan mekanisme penyertaan modal negara/daerah kepada suatu Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

10. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) melaksanakan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian pengelolaan KEK yang ditandatangani bersama antara Badan Usaha dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan kewenangannya.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. lingkup pekerjaan; b. jangka waktu; c. standar kinerja pelayanan; d. sanksi; e. pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa; f. pemutusan perjanjian oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam hal tertentu; g. manajemen operasional KEK; h. pengakhiran perjanjian; i. pertanggungjawaban terhadap barang milik negara/daerah; j. serah terima aset atau infrastruktur oleh Badan Usaha pengelola kepada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota setelah kerjasama pengelolaan berakhir; dan k. kesanggupan penyediaan ruang kantor untuk kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai.

(3) Dalam hal pengelolaan KEK dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang dilakukan dengan mekanisme penyertaan modal negara/daerah kepada suatu Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), pengelolaan KEK tidak memerlukan perjanjian pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

11. Ketentuan Pasal 52 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1) Berdasarkan hasil evaluasi Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Dewan Nasional melakukan penilaian terhadap operasionalisasi KEK.

(2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Nasional dapat:

    1. memberikan arahan kepada Dewan Kawasan untuk peningkatan kinerja operasionalisasi KEK;

  1. melakukan pemantauan terhadap operasionalisasi KEK; dan/atau

  2. memberikan rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut operasionalisasi KEK berupa:

  1. pemutusan perjanjian pengelolaan KEK dalam hal Badan Usaha pengelola ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (3);

  2. perbaikan manajemen operasional KEK dalam hal Badan Usaha pengelola merupakan Badan Usaha pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (2) atau Badan Usaha yang melakukan kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 34A ayat (2), dan Pasal 34B ayat (2); atau

  3. pengusulan pencabutan penetapan KEK.

(3) Rekomendasi pemutusan perjanjian pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha pengelola: a. tidak memenuhi standar kinerja pelayanan; b. dinyatakan pailit; c. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan; dan/atau d. mengajukan permohonan pemberhentian sebagai Badan Usaha pengelola KEK.

(3a) Rekomendasi perbaikan manajemen operasional KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha pengelola: a. tidak memenuhi standar kinerja pelayanan; dan/atau b. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan.

(4) Rekomendasi pencabutan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Presiden apabila dalam pengoperasian KEK: a. tidak dilakukan perbaikan kinerja setelah dilakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (3a); b. terjadi dampak negatif skala luas terhadap lingkungan di sekitarnya; c. menimbulkan gejolak sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya; dan/atau d. terjadi pelanggaran hukum di KEK.

12. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Apabila status Badan Usaha pengelola dicabut, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan proses penetapan Badan Usaha pengelola yang baru dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pencabutan Badan Usaha pengelola.

(2) Selama jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan KEK sementara dilakukan oleh pemerintah provinsi/lembaga pemerintah non kementerian sampai dengan penetapan Badan Usaha pengelola yang baru.

(3) Dalam hal status Badan Usaha pengelola dicabut, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan proses penetapan Badan Usaha pengelola yang baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(4) Selama belum ditetapkannya Badan Usaha pengelola yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan KEK dilakukan oleh Administrator.

13. Ketentuan mengenai Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Rangka Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran, diubah menjadi ketentuan mengenai Tata Cara Penetapan Badan Usaha Pembangun dan/atau Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Lampiran PP 100/2012 tentang Tata Cara Penetapan Badan Usaha Pembangun dan/atau Pengelola:

 

A. Perencanaan Pengadaaan

1. Menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/gubernur/ bupati/walikota membentuk Panitia Pengadaan.

2. Anggota Panitia Pengadaan terdiri dari unsu-unsur yang memahami: a. tata cara pengadaan; b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan; c. hukum perjanjian; d. aspek teknis; dan e. aspek keuangan.

3. Jadwal pelaksanaan: penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan.

4. Perkiraan Biaya Investasi harus dilakukan dengan cermat.

5. Dokumen pelelangan umum paling kurang memuat:

a. undangan kepada para peserta lelang;

b. instruksi kepada peserta lelang yang paling kurang memuat:

1) umum yang terdiri atas lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta lelang, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja;

2) isi dokumen pelelangan umum, penjelasan isi dokumen pelelangan umum, dan perubahan isi dokumen pelelangan umum;

3) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan biaya investasi, mata uang, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, bentuk penawaran, dan penandatanganan surat penawaran;

4) cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk; dan

5) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi biaya investasi,

c. rancangan perjanjian kerjasama;

d. spesifikasi teknis dan gambar;

e. bentuk surat penawaran;

f. bentuk kerjasama;

g. bentuk surat jaminan penawaran;

h. bentuk surat jaminan pelaksanaan; dan

i. metode penyampaian dokumen penawaran.

B. Pelaksanaan Pengadaan

  1. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta.

  2. Prakualifikasi, mencakup penilaian terhadap: a. perizinan Badan Usaha; b. kewenangan untuk menandatangani kontrak secara hukum; c. status hukum Badan Usaha, dalam arti Badan Usaha tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; d. pengalaman dalam proyek kerjasama sejenis; e. kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil; f. laporan keuangan yang telah diaudit yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir; g. surat g. surat dukungan keuangan dari bank; dan h. ketersediaan peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi.

  3. Tata Cara Prakualifikasi.

  4. Penyusunan Daftar Peserta, Penyampaian Undangan, dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Umum.

  5. Penjelasan Lelang (Aanwijzing).

  6. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran.

  7. Evaluasi Penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pelelangan.

  8. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan.

  9. Penetapan Pemenang Lelang.

  10. Penetapan Penawar Tunggal.

  11. Pengumuman Pemenang Lelang atau Penawar Tunggal Pemenang lelang atau penawar tunggal diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia Pengadaan kepada para peserta lelang paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pemenang lelang atau penawar tunggal dari menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota.

  12. Sanggahan Peserta Lelang.

  13. Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang.

  14. Penerbitan Surat Penetapan Penawar Tunggal.

 

1 UU 39/2009 tentang KEK antara lain menegaskan, (1) Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu; (2) ditegaskan pengertian tentang Zona, Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Administratir, Badan Usaha, Pelaku Usaha; (3) KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional; (4) KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona: a. pengolahan ekspor; b. logistik; c. industri; d. pengembangan teknologi; e. pariwisata; f. energi; dan/atau g. ekonomi lain; (5) Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja; (6) Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK;

 

2 PP 29/2012 tentang KEK Sei Mangkei, antara lain menegaskan (1) Menetapkan Kawasan Sei Mangkei sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini; (2) Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei seluas 2.002,77 ha (dua ribu dua koma tujuh tujuh hektar are) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara; (3) Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei mempunyai batas sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan desa Keramat Kuba; b. sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN IV (Persero) Kebun Mayan; c. sebelah Timur berbatasan dengan PTPN IV (Persero) Kebun Gunung Bayu; dan d. sebelah Barat berbatasan dengan sungai Bah Bolon; (4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan (5) KEK Sei Mangkei terdiri atas: a. Zona Industri; b. Zona Logistik; dan c. Zona Pariwisata.

 

3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menter Perindustrian Nomor 111/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit.

 

 

Last modified on
392528
Hari iniHari ini53
KemarinKemarin281
Minggu iniMinggu ini861
Bulan iniBulan ini3201
Seluruh hariSeluruh hari392528
Statistik created: 2017-11-24T20:29:15+00:00