Gerbang Indah Nusantara

Switch to desktop Register Login

Rate this item
(0 votes)

Prospek Hilirisasi Industri Minyak Sawit Nasional dengan Dukungan Penelitian dan Pengembangan

PROSPEK HILIRISASI INDUSTRI MINYAK SAWIT NASIONAL

DENGAN DUKUNGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Oleh: Komarudin 

 

  I.       PENDAHULUAN

 

Pentingnya industri hilir kelapa sawit (IHKS) telah mendorong pemerintah dan dunia usaha untuk menyelenggarakan Konferensi Pengembangan  Industri Minyak Sawit (Palm Oil Industry Development Conference/POIDeC) di Jakarta pada 16-17 Oktober 2013. Menteri Perindustrian Mohammad S. Hidayat menegaskan bahwa sektor industri kelapa sawit merupakan salah satu penggerak utama ekonomi bangsa Indonesia. Keberadaan industri kelapa sawit mampu menumbuhkan ekonomi produktif, khususnya di luar Pulau Jawa, sehingga menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Lebih dari itu, eksistensi industri kelapa sawit berkontribusi signifikan bagi penerimaan pajak, penyediaan lapangan kerja, peningkatan investasi industri, dan perolehan devisa negara.

Pada tahun 2012, terdapat sekitar 9,1 juta hektar perkebunan kelapa sawit milik petani rakyat, BUMN, dan swasta yang menghasilkan sekitar 29,5 juta ton minyak kelapa sawit CPO (Crude Palm Oil) dan CPKO (Crude Palm Kernel Oil). Dengan jumlah produksi tersebut, Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar dan menguasai 48% pangsa pasar dunia. Nilai strategis industri pengolahan kelapa sawit terletak pada penciptaan nilai tambah produk hulu minyak sawit menjadi aneka produk hilir untuk pangan (oleofood), non pangan (oleochemical), hingga sumber energi terbarukan (biofuel).

Saat ini terdapat industri minyak goreng (refinery) nasional berkapasitas produksi terpasang sekitar 28 juta ton per tahun, industri oleochemical sekitar 3 juta ton per tahun dan industri biodiesel sekitar 5,67 juta kiloliter per tahun. Dengan nilai strategis tersebut, pemerintah berkomitmen memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit dengan pendekatan klaster guna membangun struktur industri yang kuat, mantap, dan terintegrasi. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2010 (Permenperin 13/2010) menetapkan Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit.

Tulisan ini sebagian besar diambil dari materi POIDec 2013 untuk menginformasikan dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengembangan IHKS di Koridor Ekonomi Sumatera dalam mendukung MP3EI, mengacu pada Permenperin 13/2010 (perubahan Permenperin  Nomor 111/M-IND/PER/10/2009) dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait.   

 

II.    KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT

 

2.1   Arahan Menteri Perindustrian

 

Permenperin 13/2010 menetapkan kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit dengan pendekatan klaster untuk menciptakan daya saing industri yang bertumpu pada penciptaan comparative advantages dan competitive advantages. Kuatnya daya saing industri akan menciptakan efisiensi industri, inovasi produk baru, penetrasi pasar dan respon adaptif terhadap perubahan. Di samping itu, daya saing industri juga meliputi kesadaran global akan kebutuhan green product, praktik bisnis berkelanjutan, dan selaras dengan lingkungan (environmentally friendly).

Pemerintah menyadari, menumbuhkan sektor industri tidak hanya berfokus pada volume industri semata, namun juga membangun  inovasi  teknologi  dan  SDM  industri  yang  memadai. Dalam hal ini,

--------------

    Prof. Drs. Komarudin, M.A., APU, Peneliti Utama Bidang Kebijakan Publik, Kedeputian Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

aspek inovasi teknologi industri berperan penting sebagai wahana (enabler) pencipta lompatan daya saing melalui kegiatan litbang yang dinamis, adaptif, aplikatif, dan berkelanjutan. Teknologi industri yang dikembangkan hendaknya dapat diaplikasikan untuk mendukung operasional klaster IHKS. Dalam hal ini, salah satu langkah konkret pemerintah adalah membangun Pusat Inovasi Industri Kelapa Sawit di Kawasan Industri Sei Mangkei Sumatera Utara sebagai embrio centre of excellence pengembangan teknologi industri hilir dan pembentukan SDM IHKS yang handal.

Pada umumnya, IHKS termasuk technology-oriented-industry, di mana nilai tambah sangat tergantung pada teknologi produk dan efisiensi produksi. Penggunaan produk oleofood dan oleochemicals, khususnya specialty chemical, semakin meningkat sejalan dengan trend gaya hidup global yang mengutamakan keamanan penggunaan, kebersihan, kesehatan, dan kecukupan nutrisi. Kedua aspek di atas menjadi tantangan (challenge) sekaligus peluang (opportunity) dalam pelaksanaan program nasional hilirisasi industri kelapa sawit. Tidak lupa, pembentukan SDM industri berkualitas dan dalam jumlah yang memadai hendaknya diperhatikan untuk menghadapi pasar bebas tenaga kerja Masyarakat Ekonomi Asean mulai tahun 2015.

Sebagai bagian dari masyarakat riset internasional, pemerintah juga mendorong terciptanya jaringan kerjasama litbang teknologi industri dengan negara pengembang teknologi terkemuka di dunia. Indonesia harus bekerja keras menjadi pusat teknologi IHKS dunia, yang selama ini masih didominasi oleh Malaysia, negara-negara Amerika, dan Uni Eropa. Konferensi internasional pada 16-17 Oktober 2013 merupakan upaya nyata untuk merangkai kerjasama antar pengembang teknologi lintas negara dalam rangka menciptakan lompatan daya saing industri melalui pemutakhiran teknologi dan hilirisasi industri kelapa sawit nasional.

Pemangku kepentingan diharapkan mendukung dan menyukseskan program nasional hilirisasi industri kelapa sawit. Sejak awal dicanangkan pada 2010, tercatat masuknya investasi baru di bidang industri hilir pengolahan minyak sawit lebih dari 25 triliun rupiah. Di tengah kondisi gejolak ekonomi yang akhir-akhir ini terjadi, IHKS mampu menjadi penggerak utama peningkatan nilai ekspor nasional. Sejalan dengan itu pemerintah telah mengambil keputusan mewajibkan penggunaan biodiesel untuk substitusi bahan bakar diesel dalam negeri sebesar 10% untuk memperkuat neraca perdagangan nasional.  

 

2.2   Kebijakan Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit

 

Dalam mengembangkan IHKS di Sumatera (dan Kalimantan Timur) perlu dipahami Perpres  32/2011 tentang MP3EI dan Permenperin 13/2010 tentang Klaster Industri Kelapa Sawit. MP3EI Koridor Sumatera mempunyai tema pembangunan “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”. Visi koridor ini, “Gerbang Ekonomi Nasional ke Pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asis Timur, dan Australia.” Ada sebelas pusat kegiatan ekonomi, yaitu Banda Aceh, Medan (alternatif pelabuhan internasional Kuala Tanjung), Pekanbaru (jalur Medan - Dumai - Pekanbaru), Padang, Tanjungpinang (pelabuhan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam), Jambi, Palembang, Pangkalpinang, Bengkulu, Bandarlampung, dan Serang - Selat Sunda. Kegiatan ekonomi utama meliputi kelapa sawit, karet, batubara, perkapalan, besi baja, dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda.

Terkait dengan Permenperin 13/2010, perlu dipahami peraturan perundang-undangan terkait, yaitu: UU 1/1970 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, UU 37/2000 tentang FTZ atau KKPBPB (4 lokasi), UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (50 pengusul), PP 26/2007 tentang Kapet (13 lokasi), PP 3/2009 tentang Kawasan Berikat/Bonded Warehouses (7 lokasi), PP 24/2009 tentang Kawasan Industri (86 lokasi), PP 43/2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus, PP 2/2011 tentang Penyelenggaraan KEK, PP 26/2012 tentang KEK Tanjung Lesung, PP 29/2012 tentang KEK Sei Mangkei, PP 100/2012 tentang Perubahan PP 2/2011 tentang Penyelenggaraan KEK, Perpres 33/2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan  KEK, Perpres 32/2011 tentang MP3EI, Keppres 8/2010 tentang Dewan Nasional KEK, dan Permenperin 13/2010 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit. Pohon industri minyak sawit mentah dapat dilihat pada gambar berikut.

 

 

Sumber: Permenperin 13/2010 dan Makalah “Prospek Pengembangan IHKS di Koridor Ekonomi

Sumatera” pada Forum Diskusi Terbatas PPKDT, Kedeputian PKT, BPPT, Kemenperin, 9 Oktober  

2013.

 

 

III.       PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT

 

3.1   Challenge and Opportunities of Palm Oil Industry in Cote D’Ivoire, West Africa 

 

Cote d’Ivoire adalah Negara pionir industri kelapa sawit di Afrika Barat. Luasnya 322,460 km2 dan peran produk pertanian terhadap ekspor mencapai 70%.  [1]

            Gambaran tentang kondisi yang ada, tujuan, sasaran, pemangku kepentingan, tantangan, kendala, dan perspektif pembangunan industri kelapa sawit di Cote d’Ivoire diharapkan dapat dijadikan referensi atau perbandingan dengan pengembangan IHKS di Indonesia.

 

3.2   Peluang dan Tantangan Industri Minyak Sawit Indonesia

 

Pakar Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Franky O. Widjaja, Derom Bangun, dan Sahat M. Sinagamenyampaikan informasi dan pemikiran tentang peluang, tantangan, dan pengembangan IHKS serta langkah selanjutnya.  [2]  Tantangan industri kelapa sawit Indonesia yang harus segera diatasi adalah (a) membangun industri kelapa sawit yang berkelanjutan; (b) menjadi produsen minyak sawit (CPO) dan produk hilir industri sawit terbesar di dunia; (c) menjadi industri penghasil devisa, penyerap tenaga kerja dan pembangun kesejahteraan ekonomi wilayah yang terkemuka di Indonesia; dan (d) menjadi rujukan Best Practices dalam Good Agricultural Practices, Good Manufacturing Practices dan Good Marketing Practices. Perhatian utama difokuskan pada (1) industri kelapa sawit Indonesia harus menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia; (2) stigma (negatif) masyarakat mengenai  pembangunan industri kelapa sawit yang merusak lingkungan dan pengemplang pajak terbesar harus diluruskan; dan (3) diperlukan sumberdaya manusia unggulan dalam mengembangkan industri kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan (menuju tahun 2030 dan 2050).   

Berdasarkan peluang dan tantangan tersebut, maka tantangan yang  memerlukan solusi segera adalah (1) jumlah tenaga kerja yang terus meningkat, memerlukan peningkatan serapan dalam lingkup industri kelapa sawit; (2) masih rendahnya hasil (yield) dari petani sawit independen yakni rata-rata  hanya  2,5 – 3 ton/ha/thn; (3) walaupun rata-rata hasil industri swasta dan BUMN  dapat mencapai 5-6 ton/ha/thn, tetapi masih jauh di bawah hasil tertinggi yang dimungkinkan (15-20 ton); dan (4) isu lingkungan dan perlakuan perdagangan seringkali tidak adil dan merugikan industri minyak sawit Indonesia.

Saat ini di Indonesia terdapat 110 juta tenaga kerja, di mana 43 juta bekerja di sektor pertanian dan di antaranya, 4,5 juta di industri kelapa sawit. Tantangan isu internasional perdagangan kelapa sawit dan turunannya terdiri atas: Renewable Energy Directive – Uni Eropa; Truth in Labelling Bill – Australia, New Zealand; Notice of Data Availability – EPA , Amerika Serikat; dan Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap Fatty Alcohols (FOH) – Uni Eropa.

Langkah industri minyak sawit ke depan yang disarankan DMSI berupa (a) peningkatan kampanye kelapa sawit ramah lingkungan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan perdesaan; (b) peningkatan hasil dan efisiensi untuk penghematan penggunaan lahan untuk area konservasi; (c) terobosan inovasi pembiayaan; (d) pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, perguruan tinggi, NGO dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi permasalahan; dan (e) mempercepat pembangunan IHKS   beserta semua turunannya.Menangkal isu-isu negatif, pengembangan dan pemanfaatan IHKS  difokuskan pada (1) tudingan negatif terhadap sawit harus segera diluruskan secara persuasif dan ilmiah ke berbagai kalangan di dunia; (2) semua aspek kebutuhan hidup dapat diperoleh dari minyak kelapa sawit yang dapat diproduksi sepanjang masa; dan (3) sawit mendukung keseinambungan hidup masyarakat dan bumi Indonesia (paml oil for people and planet).

Pakar GIMNI, Sahat Sinaga, telah membuat profil investarisasi IHKS di Indonesia (GIMNI, 2001; Sahat, 2013). Pertama, investasi meningkat pesat dengan keluarnya regulasi PMK Nomor 128/PMK011/2011. Kedua, investasi di sektor IHKS selang periode 2012 s.d. kuartal 1/2013, diperkirakan mencapai USD 1,02 miliar. Ketiga, adanya tambahan insentif yang diberikan oleh Pemerintah berupa tax-holiday bagi investasi yang besarannya diatas Rp 1 triliun, menambah minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor IHKS terutama yang berbasis high-tech dan ramah lingkungan. Keempat, diperkirakan investasi s.d. tahun 2014 dapat mencapai USD 2,7 miliar.

Kelima, pada periode tahun 2012 s.d. 2014, diproyeksikan investasi industri hilir akan mencapai USD 2,1 milar, terutama di bidang Packing Line, Rafinasi dan Fraksionasi serta Oleokimia. Keenam, akan diberhentikannya peredaran minyak goreng curah menjadi bentuk kemasan sederhana, memerlukan investasi packers (termasuk tagki-tangki, filling m/c dan automation boxes) sekitar USD 645 juta. Ketujuh, investasi terbesar berada di bidang Oleokimia dengankapasitas yang meningkat sebesar 157% di bidang Fatty Acid Lines dan 132 % dibidang Fatty Alcohol Lines, karenakebutuhan produk-produk bio- chemist dan bio-plastics akan meningkat dengan pesat dalam dekade mendatang.

DMSI juga menyarankan upaya meningkatkan investasi di dalam negeri dan pangsa pasar global, yaitu (1) perlu konsistensi pemerintah dalam menjalankan regulasi, misalnya regulasi  PMK tentang PE tinggi bagi ekspor bahan baku dan rendah bagi produk hilir, serta tentang tax-holiday yangtelah berjalan perlu dipertahankan untuk jangka waktu yang cukup panjang; (2) segera dilakukan perbaikan/penambahan infrastrukturjalan dan pelabuhan; dan (3) meningkatnya volume ekspor sangat memerlukan tambahan pelabuhan dan modernisasi pelabuhan  yang ada; (4) karena ragam produk sawit semakin banyak, maka mutu produk yang masuk ke kapal harus dijaga kemurniannya; dan (5) fasilitaspelabuhan Belawan saat ini tidak memadai (waktu tunggu  kapal meningkat  dari 12 hari menjadi 14 hari).

Perlu dilakukan kampanye positif melawan kampanye negatif minyak sawit di luar negeri, meliputi: (1) peran aktif dari para Diplomat/Kedutaan Besar Indonesia di Luar Negeri untuk mengenalkan sawit dan sekaligus mempromosikannya (catatan: kontribusi petani adalah 44 %); (2) memiliki agen yang dapat menanggapi dan membantah  negative campaign dan promotional body di negara-negara tujuan (EU dan lain-lain); dan (3) mengalokasikan dana APBN Kemendag dan Kemenlu untuk melakukan promosi sawit di pasar luar negeri.

Pemerintah dan Dunia Usaha disarankan untuk membangun industri minyak sawit yang ramah lingkungan dan menyehatkan, dengan pertimbangan: (1) traceability sawit dari hulu sampai ke hilir sudah menjadi persyaratan pasar, sehingga penerapan ISPO yang sudah menjadi suatu keharusan perlu dipercepat pelaksanaannya; (2) anggaran (APBN)  untuk Kementan/Pemkab/Pemkot perlu ditingkatkan agar para petani dapat melaksanakan ISPO; (3) pendanaan APBN untuk penelitian pada aspek minyak sawit vs kesehatan dan lingkungan perlu diperbesar porsinya di Kemenperin, Kemenristek, Kemendikbud, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Universitas; dan (4) perlu dibentuk suatu koordinator yang bertugas sebagai pengarah dalam Research and Development sawit di Indonesia (tidak berserakan dan tanpa koordinasi seperti sekarang ini).

            Sejalan dengan itu perlu disiapkan SDM kelapa sawit yang terlatih. Pemerintah diminta untuk semakinaktif mempersiapkan sekolah-sekolah khusus di bidang pertanian, perkebunan,  perkelapasawitan, dan industri kelapa sawit serta meningkatkan penguasaan teknologi melalui  penelitian di universitasdan lembaga penelitian/pengkajian tertentu (by-design dan bukan by chance/accident). Kebijakan lain adalah membangun sistem perpajakan. Pemerintah diminta membangun sistem perpajakan dan insentif yang disederhanakan. Aturan perpajakan untuk industri kelapa sawit sebaiknya disederhanakan dan pola tanggung renteng dihilangkan dalam peraturan PPN-nya.Restitusi PPN dapat dilakukan setiap bulan bagi WP - seperti UU PPN sebelumnya.

 

3.3   Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Pendukung Industri Minyak Sawit

 

Ditjen Bina Marga Kemen PU mempunyai komitmen kuat untuk membangun infrastruktur dan sarana pendukung industri minyak sawit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  [3]  Dirjen Bina Marga memaparkan pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung industri minyak sawit di Kawasan Sei Mangkei, Dumai, Kuala Enok dan Maloy Kalimantan Timur (uraian tentang Maloy tidak dibahas pada paper ini). Lokus/klaster di Sumatera yang dibangun meliputi Kuala Tanjung, Dumai, Kuala Enok, dan Metro Medan, difokuskan pada pembangunan industri hulu dan hilir melalui peningkatan produki panen dan konversi tanaman dewasa. Sarana dan prasarana ini difokuskan pada konektivitas sawit dan antarjaringan jalan di pusat industri hulu dan hilir serta pusat kegiatan (outlet) serta ketersediaan informasi dan pendukung (air bersih, air minum, air limbah, dan infrastruktur permukiman).

Daerah pembangunan infrastruktur dan sarana pendukungnya difokuskan pada industri kelapa sawit Sumatera Utara, Riau, dan High Grade Highway (HGH) Sumatera (dan industri kelapa sawit Kalimantan Timur dan pelabuhan Maloy). Pusat pembangunan karet dan kelapa sawit mendapat dukungan pembangunaan jalan meliputi penanganan jalan lintas timur, jalan tol Medan – Kuala Namu - Tebing Tinggi dan pembangunan jalan di kawasan Sei Mangkei.

Pembangunan infrastruktur industri kelapa sawit Sumatera Utara difokuskan pada Sei Mangkei dan sekitarnya (Medan, Kuala Tanjung, Tanjung Kasau, dan Kota Lima Puluh). Pembangunan jalan dari KEK Sei Mangkei ke daerah sekitarnya adalah Sei Mangkei – Simpang Mayang (2,5 km), ke Kota Lima Puluh (17,6 km), ke Timur Rantau Prapat, ke Barat Simpang Inalum (22 km), ke Medan melalui Tanjung Kasau, dan Simpang Inalum ke Kuala Tanjung (17 km).

Pembangunan infrastruktur industri kelapa sawit Riau difokuskan di Dumai, Tanjung Buton, di Dumai/Bengkalis, dan Kuala Enok (pelabuhan CPO) dengan total area 2 juta ha, jalan tol Kota Dumai, dan lintas timur Dumai – Jambi. Kawasan industri Lubuk Gaung dan Kawasan Industri Pelintung terdapat di Kota Dumai. Pemerintah bekerjasama dengan swasta, membangun jalan Lubuk Gaung - Basilam – Dumai, outer ring road Simpang Batang – Lubuk Gaung, Duri, Simpang Batang, Pinang Kampai, dan Dumai – Pelintung serta jalan tol Pekan Baru – Kandis – Dumai. Jalan ke Kuala Tanjung sedang dibangun dan jalan ke Kuala Enok diperbaiki melalui Rengat, Kuala Cinaku, Rumbai Jaya, dan Bangau Jaya.

Dalam membangun HGH, Ditjen Bina Marga telah menetapkan program pembangunan jalan tol  HGH sepanjang Sumatera mulai dari Banda Aceh sampai ke Bakauhuni yang mencapai 2.128 km, terdiri atas jalur Banda Aceh – Medan (509 km), Medan – Pekanbaru (550 km), Pekanbaru – Indralaya – Palembang – Kayu Agung (737 km), dan Kayu Agung – Bakauhini (332 km), serta pembangunan feeder 720 km.

 

 

3.4    Pasar Global dan Pengembangan Perdagangan Minyak Sawit Indonensia

 

            Ditjen Daglu Kemendag terus mendorong dan mengembangkan perdagangan minyak sawit Indonesia di pasar global, antara lain dengan meningkatkan kinerja perdagangan ekspor produk minyak sawit, mencermati peluang, tantangan, dan hambatan global, promosi, advokasi, peluang pasar, dan mengembangkan pasar ekspor baru. Strategi dan arah kebijakan meliputi peningkatan daya saing melalui diversifikasi produk-produk hilirisasi, pengamanan pasar dalam negeri, dan pengelolaan impor.

Tujuan hilirisasi adalah untuk meningkatkan nilai tambah, peningkatan investasi, ketertelusuran (traceability) dan penerimaan negara melalui royalty, pemberdayaan dan pemeliharaan sumber daya alam dan perdagangan berkelanjutan (sustainable trade), dan upaya mendorong substitusi impor sesuai semangat menggunakan produk dalam negeri. Sasaran hilirisasi meliputi daya saing produk ekspor di pasar internasional, peningkatan penyerapan tenaga kerja (industri yang labour intensive), kelestarian alam, dan menjamin ketersediaan bahan baku industri dalam negeri.

Dibandingkan dengan nabati lain (kedelai, bunga matahari, dan jarak), kelapa sawit lebih prospektif. Kelapa sawit merupakan sumber minyak nabati yang paling efisien, penghasil minyak nabati terbesar dari luasan lahan terkecil, dan merupakan tanaman terpenting untuk memenuhi konsumsi masyarakat yang selalu tumbuh, dan menjaga agar harga pangan relatif rendah.

Ada beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit. Pertama, banyak produsen konvensional menutup pabrik di negara-negara Barat karena keterbatasan bahan baku dan kebijakan lingkungan yang semakin ketat. Kedua, mampu memasok bahan baku berbasis kelapa sawit: CPO, PKO, biomassa (cangkang sawit, kayu sawit) dalam jumlah yang “hampir tidak terbatas” (pasokan yang melimpah). Ketiga, memiliki pasar produk di dalam negeri sendiri yang sangat besar untuk produk-produk konsumtif (antara lain pangan, farmaceutical, kosmetik, bioenergi, pakan, deterjen dan pembersih, dan senyawaan industri).

Walaupun demikian, ada berbagai jenis ancaman global, antara lain (a) tuduhan berbasis penelitian empirik dan fakta nyata (perlu sanggahan melalui penelitian yang komprehensif dan dipublikasikan secara internasional); (b) hambatan ekonomi politik negara (diperlukan lobi, negosiasi dan pembicaraan bilateral); (c) persaingan  bisnis  dengan  minyak nabati pesaing (perlu strategi yang cerdas dalam mengatasinya); dan (d) tuduhan karena stigma negatif (perlu klarifikasi dan advokasi).

Ancaman global ini memunculkan isu-isu hambatan global, yaitu (1) Notice of Data Availability (NODA) – EPA/Amerika Serikat; (2) Truth in Labelling Bill – Australia/New Zealand; dan (c) Hambatan Perdagangan dari Uni Eropa (Kampanye Negatif, REACH (Registration, Evaluation and Authorisation on Chemicals), RED (Renewable Energy Directive), REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), dan Trade Remedy berupa tuduhan Dumping, Subsidy, dan Safeguard).

Sejak 2012 Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merespons  (NODA) dan masalah Truth in Labelling. [4]   Dalam upaya mengatasi masalah Truth in Labelling (pada 23 November 2009, Community Affairs Legislation Committee (CALC) merekomendasikan Pemerintah Australia untuk mengamandemen standar makanan (truth in labelling – palm oil), dengan alasan konsumen harus diberikan informasi yang benar. Pencantuman palm oil sebagai vegetable oil dalam packaging dianggap menyesatkan konsumen. Palm oil dianggap sebagai produk yang mengandung lemak jenuh dan sektor industri diminta menggunakan palm oil yang diolah dengan baik dalam proses produksi dan selanjutnya menggunakan status Certified Sustainable Palm Oil. Hal yang memberatkan Indonesia adalah diskriminatif, karena penerapan label ini hanya berlaku pada minyak sawit saja, sedangkan minyak nabati dari sumber lain tidak diatur untuk melakukan hal yang sama.

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan concerns kepada Pemerintah Australia beberapa kali pada tingkat Dirjen dan Menteri yang intinya, minyak kelapa sawit merupakan bagian dari vegetable oil;

minyak kelapa sawit mengandung high mono unsaturated fatty acid yang mampu menurunkan kolesterol dan lipoprotein densitas rendah, serta bebas trans fatty acid; dan Pemerintah Indonesia telah melarang perluasan kebun kelapa sawit di areal hutan primer atau hutan bernilai konservasi tinggi). Dubes RI melakukan pertemuan dengan Mendag Australia pada tanggal 29 Agustus 2011. Mendag Australia menyampaikan bahwa PM Australia tidak mendukung RUU tersebut karena berpotensi melanggar komitmen Australia serta ketentuan di dalam WTO.

Perkembangan terakhir, Mendag Australia, Craig Emerson, mengeluarkan media release pada 19 September 2011 mengenai keberatan Pemerintah Australia atas RUU tersebut karena akan menambah beban biaya industri sebesar AUS$150 juta dan berpotensi melanggar ketentuan WTO. Melalui surat kepada Mendag RI pada tanggal 21 September 2011, Mendag Australia menyampaikan bahwa rekomendasi advisory report terhadap Food Standards Amendment adalah agar Parlemen Australia tidak meloloskan RUU tersebut karena cacat (flawed) dan akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan (unintended consequences).

Selanjutnya Pemerintah Indonesia melakukan promosi dan advokasi serta mencermati peluang pasar produk hasil minyak sawit Indonesia. Empat strategi ditempuh dalam upaya optimalisasi peluang pasar minyak sawit Indonesia. Pertama, meningkatkan intensitas promosi dan advokasi yang terintegrasi dalam menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit, antara lain melalui kegiatan Green Campaign ke negara-negara konsumen kelapa sawit Indonesia yang bertujuan untuk meluruskan persepsi yang salah terhadap kelapa sawit. Bentuk dari kegiatan ini adalah workshop, seminar, diskusi, dan berbagai kegiatan promosi dan advokasi yang lain dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan  perkelapasawitan nasional bersama dengan perwakilan RI di Luar Negeri. Kedua, menggunakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai alat promosi, advokasi dan kampanye publik untuk memperkuat posisi tawar kelapa sawit Indonesia. Ketiga, penguatan penelitian dan pengembangan (litbang, R&D) kelapa sawit melalui peningkatan kerjasama litbang antara pemerintah, swasta dan lembaga penelitian termasuk perguruan tinggi serta mempublikasikan hasil penelitian di jurnal dan media luar negeri. Keempat, melibatkan media komunikasi cetak maupun elektronik dalam advokasi dan promosi minyak sawit Indonesia terutama di negara-negara yang menjadi tujuan ekspor minyak sawit Indonesia melalui jalur diplomasi, forum bisnis, dan forum pertemuan ilmiah. Berdasarkan permasalahan dan strategi di atas, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga langkah kebijakan dalam rangka Menyongsong Pasar Global dan Pengembangan Perdagangan Minyak Sawit Indonensia.  [5]

 

Terkait dengan pengembangan industri hilir kelapa sawit dan pasar global, dua perusahaan internasional (Jakarta Future Exchange/JFX dan KIS) yang bergerak dalam pembangunan pabrik minyak sawit, mempresentasikan pengalamannya pada konferensi ini. JFX menjelaskan bahwa Indonesia adalah raksasa komoditi. [6]   Perusahaan lain, KIS yang bergerak dalam teknologi hijau pada berbagai industri menyampaikan pengalamannya di Indonesia (Sumatera Utara, Bengkalis Riau, dan Hulu Sungai Selatan Kalimantan Timur). [7]

 

 

IV.     KEBUTUHAN SDM DAN IPTEK

 

4.1    Perjalanan Penelitian Kelapa Sawit di Indonesia

 

Witjaksana Darmosarkoro, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), yang mempresentasikan “Status Kinerja Litbang Kelapa Sawit Indonesia” menegaskan peran kelapa sawit dalam perekonomian nasional, yaitu (a) perkebunan memiliki peran penting pertumbuhan ekonomi Indonesia; (b) salah satu komoditas utama perkebunan adalah kelapa sawit; (c) pada 2011: 8,9 juta Ha ~ 22,5 juta ton CPO ~ 18,9 milyar; (d) perkebunan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kontribusi perkebunan terhadap PDB terus meningkat; (e) salah satu komoditas utama perkebunan adalah kelapa sawit; dan (e) penting diketahui dan dipahami sejarah litbang kelapa sawit di Indonesia, program litbang, peran PPKS sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI) kelapa sawit, transformasi hasil litbang, serta tantangan dan harapan. Pohon industri kelapa sawit dapat dilihat pada gambar berikut.

Sumber: Witjaksana Darmosarkoro, Dr., Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan, “Status Kinerja Litbang Kelapa Sawit Indonesia”, 2013

 

PPKS telah mencatat sejarah perjalanan litbang kelapa sawit di Indonesia sejak 1848 sampai dengan 2010. [8] Peran litbang sangat dibutuhkan dalam menangani berbagai permasalahan perkelapasawitan, antara lain rendahnya produktivitas vs potensi produksi, manajemen perkebunan yang belum standard, hama dan penyakit tanaman, Oryctes & Ganoderma, CPO, ekspor masih dalam bentuk bahan mentah, industri hilir perlu dikembangkan, data emisi, data efek minyak sawit bagi kesehatan, pengembangan produk hilir, dan penelitian ramah lingkungan.

Lembaga litbang kelapa sawit yang ada adalah PPKS Medan, Swasta (Sucofindo, Lonsum, SAMRTRI, Sampoerna Agro, Astra Agro Lestari, dan Asian Agri), Universitas, Kementerian (pertanian, kehutanan), dan Lembaga (LIPI, BPPT), dan Pemda. Litbang kelapa sawit meliputi kegiatan hulu dan kegiatan hilir. Penelitian hulu meliputi (a) bahan tanaman (karakter sekunder, molekuler, dan KJ); (b) BMP (konservasi tanah dan air, LCC dan pemupukan, dan HP-Gulmae); dan (c) Sosio Teknologi (desa binaan). Penelitian hilir meliputi: (a) oleopangan (minyak makan merah, CBE, CBS, vegetable ghee, dan mozarelle); (b) oleokimia (refinery industry, biodiesel, dan bioetanol); (c) produksi basis limbah (pulp, kertas, briket, arang aktif, papan partikel, serat berkarat, dan biogas); dan (d) LSSE (pakan sapi, teknologi pemanfaatan limbah, dan substitusi pupuk).

Hal-hal terkait dengan tanaman meliputi material tanaman dan tanaman unggul, karakteristik sekunder/kebutuhan terhadap ganoderma, seleksi dalam pembibitan, kemudahan panen, bahan tanaman (molekuler dan kultur jaringan), penerapan best management practices (kelayakan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan tanpa membakar, konservasi tanah dan air, penggunaan tanaman penutup, peningkatan efisiensi pemupukan, dan PHT melalui kontrol biologi). Produk oleopangan dari CPO dan PKO meliputi confectionery fats, bakery oil/fats, culinary oil/fat, dan functional oil/fat. Oleokimia meliputi biodiesel dan karoten, dan compossed biogas (CBG) sawit, produk hilir berbasis limbah, dan integrasi sawit-sapi-energi.

Fokus program litbang kelapa sawit perlu difokuskan pada area (1) peningkatan produktivitas dan efisiensi (Bahan Tanaman Unggul, Best Management Practices di Kebun, dan Good Manufacture Practices di Pabrik Kelapa Sawit); (2) petani (meningkatkan pengetahuan dan pendapatan); (3) pengembangan produk (pangan dan kimia, pemanfaatan biomassa dan limbah pabrik kelapa sawit, biofuel  dan bioenergi); (4) efek gas rumah kaca, GRK(emisi karbon di perkebunan kelapa sawit); dan (5) penelitian terkait kesehatan dan energi.            Pemanfaatan produk sektor hilir kelapa sawit meliputi pangan dan kimia berbasis minyak sawit, pemanfaatan biomassa dan limbah cair (untuk pakan ternak/integrasi sawit, sapi, dan energi; kertas, biopolymer dan bioplastik, dan bahan kimia; biofuel berbasis minyak sawit dan biomassa (biodiesel dari minyak sawit dan bioethanol berbasis tandan kosong kelapa sawit).

Peran PPKS sebagai PUI meliputi (1) PPKS sebagai PUI Kelapa Sawit ditetapkan pada 19 Desember 2011; (2) PPKS sebagai pusat acuan (centre of excellence) kelapa sawit nasional; dan (3) Basic research dan development research pendukung applied research. Harus didorong  transformasi hasil litbang ke industri komersial, yaitu (a) industri komersial perkebunan (perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga keuangan, lembaga hukum, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pelaku industri), (b) perlu peran pemerintah dalam mendukung pengalihan, adaptasi, integrasi, dan penemuan teknologi; (c) sistem untuk mengintegrasi keterkaitan antarlembaga; dan (d) komitmen, konsistensi, keseriusan, dan peran serta pelaku usaha.

Tantangan yang dihadapi meliputi penelitian yang menjawab isu-isu lingkungan dan kesehatan, koordinasi antar-lembaga riset, sumber dana riset, publikasi internasional, dan paten hasil penelitian. Harapan terhadap lembaga litbang, antara lain tanggung jawab dan perhatian besar pemerintah, konsorsium lintas lembaga penelitian, penyisihan dana dari pajak ekspor sebagai dana penelitian, dan peningkatan kesejahteraan peneliti.

 

4.2   Orientasi dan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan

 

Ketua Masyarakat Kepala Sawit Indonesia (MAKSI), Endang S. Gumbira, dalam makalahnya berjudul “Orentasi Penelitian dan Pengembangan Produk Hilir Kelapa Sawit: Tantangan Kerjasama Akademik-Bisnis-Government (A-B-G) yang berkelanjutan” mencatat tantangan bisnis global pada litbang rekayasa proses hilir industri kelapa sawit, identifikasi SWOT, capaian kinerja litbang rekayasa proses hilir, pendanaan litbang (kemitraan A-B-G), dan rekomendasi kebijakan.

Tantangan bisnis global meliputi (a) teknologi ramah lingkungan (pengurangan emisi karbon dari deforestasi, penggunaan lahan gambut dalam dan limbah cair pabrik kelapa sawit, LCPKS/POME); (b) produk sehat dan aman dikonsumsi; (c) memenuhi persyaratan standar mutakhir; (d) sumber teknologi (impor  dari AS, Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, Swiss, dan Jepang); (e) litbang didominasi kekuatan MNC’s (sekitar 200 perusahaan); dan (f) skema kerjasama tidak setara (peneliti pelengkapprasyarat untuk akses ke bahan baku). Dibutuhkan kewirausahaan teknologi yang menjembatani dunia teknis dan dunia komersial didukung kemampuan administrasi serta invensi/temuan ilmiah dan teknologi serta inovasi teknologi melalui perbaikan dan eksperimen, serta aktivitas-aktivitas riset, pengembangan, pengembangan produk/proses, dan pengembangan pasar.

Pemerintah Indonesia harus bisa mengejar ketertinggalan dalam perolehan paten keapa sawit. Saat ini tercatat ada 10 (sepuluh) pemegang paten kelapa sawit dunia (semuanya dari MNC’s), yaitu (1) The Procter & Cumble Company (1070/14,35%); (2) Unilever PIC (210/2,82%); (3) Unilever NV (152/2,04%); (4) L’Oreal (105/1,41%); (5) DSM IP Assets BV (95/1,27%); (6) Nestec SA (87/1,17%); (7) Colgate-Palmolive Company (59/0,79%); (8) Societe Des Prodnits Nestle SA (55/0,74%); (9) Cargall Incorporated (49/0,66%); dan (10) The Lubrizol Corporation (47/0,63%). Di negara-negara Asean, urutannya adalah Malaysia (79), Singapura (34), Thailand (4), dan Indonesia (3).

            Perlu dilakukan analisis Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats, SWOT) atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ragam kendala perkelapasawitan, antara lain belum ada data dasar SDM dan pakar kelapa sawit (diperkirakan hanya ada 400 orang), peta jenjang pendidikan D1 sampai dengan S3, informasi kepakaran dan kompetensi (pemulia tanaman, ahli agronomi, ilmu tanah, proteksi tanaman, bioteknologi, rekayasa proses dan mesin industri), ahli-ahli teknologi informasi dan komunikasi, dan nano teknologi. Pemerintah Cina menghasilkan 8000 doktor/tahun dan Indonesia baru menghasilkan 800 doktor/tahun, padahal industri kelapa sawit bergantung pada kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Empat fokus penelitian dan pengembangan sesuai RUSNAS 2002-2009 harus dilaksanakan. Pertama, pengembangan teknologi tribologi (gemuk basis poliester, gemuk basis estolide, minyak pelumas, gemuk otomatif, bio-grease, aditif dan biofuel). Kedua, pengembangan teknologi surfaktan dan emulsifier (fatty alcohol sulfate, monoacyl glycerol, monodiacyl glycerol, dan Na-CMC). Ketiga, pengembangan teknologi farma dan nutraceuticals (healthy oil, low calorie fat, medium chain triglyceride, essential fats rich oil, omega-e rich oil). Keempat, pengembangan teknologi oleopangan (lemak spesial: cocoa butter alternatives, high stability oils, medium chain triglycerides).

MAKSI mencatat orientasi litbang meliputi pemanfaatan biomassa hasil panen kelapa sawit, pemetaan lembaga litbang IHKS, lembaga pendukung kegiatan kelapa sawit, diagram skematik permasalahan litbang dalam proses hilir industri kelapa sawit, analisis kesenjangan IHKS, analisis kesenjangan pengembangan klaster industri kelapa sawit, kendala infrastruktur, dan rujukan patokduga (POIC Lahad Datu Malaysia; Lynette, 2013).

Capaian kinerja hasil RUSNAS 2002-2009 meliputi tribologi (biodiesel, pelumas, dan bio-grease/gemuk, oleokimia (gliserin, kosmetik, MAG & DAG, dan surfaktan), nutraceutical (spread fat, CBG/CBS, dan minuman emulsi), dan farmaceutical (microenca psutate). Hasil litbang IHKS berbasis CPO dan PKO skala laboratorium sampai dengan pilot plan, antara lain (a) CPO untuk produksi pangan (minyak goreng, margarine, shortening, salad dressing, vanaspati,  ghee, dan cookies); (b) minyak kelapa sawit untuk emulsifier ; (c) minyak kelapa sawit untuk produksi Cocoa Butter Substitute (CBS); (d) Palm Kernel Oil (PKO) untuk produksi oleokimia; (e) CPO dan PKO untuk nutrisi dan kesehatan (Vitamin A, E, dan nutraceuticals); (f) membran filtrasi untuk peningkatan nilai minyak goreng; (g) minyak goreng curah untuk UKM; (h) penggunaan minyak goreng yang berulang oleh UKM dan pedagang kaki lima; dan (i) minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel.

Hasil identifikasi orientasi topik litbang biomassa dan lignoselulose,  liquin (polimer fenol):  perekat alami dan adhesif, sub-butiminous call, dan sulphure – free solid fuel); heniselulosa (xylose, xylite, dan furfura – furan resins, produk resins, produk kimiawi, Nylon 6, dan Nylon 6,6; dan selulose (polimer glukosa – produk fermentasi – etanol, asam laktat, dan aseton-butanol-etanol. Orientasi litbang pangan biomassa hasil panenan kelapa sawit meliputi (a) diversifikasi produk hilir kelapa sawit (specialty fat: CBE, spread; surfaktan: MDAG, APG, dan karoten sawit) dan peningkatan nilai tambah hasil sampingan limbah agribisnis/agroindustri sawit (papan komposit, biopellet dari pelepah dan briket dari spent bleacing earth).

Hasil orientasi topik litbang oleokimia (fatty alcohol) meliputi fatty alcohol (polyglycol ether fatty alcohol sulphate, dan full alcohol etoxylate) dan fatty alcohol etoxylate (fatty alcohol: sulphosuccinate, ether phosphate, ether sulphte, dan alkoxylate). Hasil identifikasi orientasi topik litbang surfaktan: surfaktan basis minyak kelapa sawit (CPO-PKO), methyl ester sulfonate (sabun, deterjen, subtitusi alkil benzene sulfonat dari minyak bumi), gilikrin baru untuk industri minyak lain (in process flooding and oil well stimulation), industri pelumas dan gemuk, bahan pewarna (tinta cetak), dan produksi sabun sederhana oleh UKM.

            Analisis kesenjangan industri oleokimia terdiri atas faktor internal (luas lahan, produksi, infrastruktur darat dan laut, kebijakan pemerintah, industri inti, dan industri pengolahan) dan eksternal (sinergi pemerintah, pesaing lembaga litbang industri kelapa sawit, pasar global, distribusi dan ekspor). Faktor-faktor terpenting pada pengembangan klaster industri kelapa sawit terdiri atas kebijakan dan strategi pemerintah dalam pengembangan IHKS, infrastruktur (industri inti dan pengolah, pesaing klaster industri, dan permintaan pasar global), aktor (pemerintah, dunia usaha/swasta/industri, akademisi, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan), tujuan (koneksivitas global, peningkatan nilai tambah, peningkatan daya serap pasar, dan perbaikan regulasi), dan alternatif strategi (inovasi produk, infrastruktur, dan konektivitas).

Pemetaan lembaga penelitian dan pengembangan meliputi tribologi (biodiesel: ITB, IPB, UI; gemuk/grease: UI; dan bioaditif: UI), surfaktan (LIPI, PPKS, IPB), oleofood (IPB, UGM, UNM, PPKS), dan farmaceutical (PPKS, IPB). Lembaga pendukung penelitian kelapa sawit meliputi PPKS Medan, Seafast Center IPB, Puslit SDHayati dan briket IPB, PSP3 IPB, Puslitbiotek ITB, Puslit SDHayati ITB, Puslitbiotek UGM, Puslit pangan dan gizi UGM, Pusat kajian agro indutri dan bioteknologi BPPT, Puslitbun dan biotek, Departemen Teknik Kimia UI dan ITB, Biodiesel Unila, Seameo Biotrop IPB, KPBS, P3KT LIPI, BB Biogen, PT Smart Tbk, PT Makins Grup, dan PT KPN/Cahaya.

            Orientasi litbang industri kelapa sawit yang ideal harus memperhatikan masukan, keluaran (output, produk, hasil) dan outcome (manfaat): masukan (dukungan pendanaan pemerintah, block grant dan dukungan biaya industri), keluaran (produk, hasil, kemitraan litbang, inovasi teknologi, ilmu pengetahuan/science, dan teknologi), dan manfaat (benefit, percepatan implementasi teknologi, kerjasama komersial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakaat secara luas). Pengembangan IHKS didukung inovasi teknologi dan teknopereneurship serta visi dan misi yang jelas, yang pada gilirannya akan mendukung program MP3EI khususnya pengembangan IHKS di Koridor Ekonomi Sumatera dan Kalimantan.

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga rekomenasi kebijakan. Pertama, diperlukan perbaikan sistem pendanaan litbang nasional, yang mampu bersaing dengan negara-negara lain, yakni  dari <1% meningkat pada kisaran 2% dari PDB. Kedua, diperlukan peningkatan perbaikan infrastruktur litbang, serta infrastruktur fisik dalam pengembangan IHKS, terutama di dalam klaster industri. Ketiga, mengingat kondisi semua faktor daya saing  industri hilir saat ini, baik berdasarkan kerangka penilaian daya saing IMD maupun WEF,  baru memiliki kinerja sekitar 76 – 78 %, yakni sangat jauh berada di bawah kondisi ideal yang seharusnya,maka diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan para pemangku kepentingan industri kelapa sawit yang lainnya.

 

 

4.3   Penyiapan SDM dan Iptek Industri Minyak Sawit

 

Musliar Kasim, Wamendikbud yang mempresentasikan “Penyiapan SDM dan Iptek Industri Minyak Sawit” menyorot pentingnya perkembangan IHKS, produk dan ekspor, peningkatan konsumsi CPO dunia, persebaran IMS, potensi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, pohon industri, dan prospek ekspor minyak sawit. Tantangan ekspor minyak sawit meliputi (a) “Kampanye hitam” tentang minyak sawit di negara Barat terkait (dampak kesehatan, kerusakan lingkungan, dan gas rumah kaca); (b) Ekonomi global yang sedang lesu; dan (c) Ekspor masih didominasi crude palm oil, belum pada produk hilir.

            Kelebihan biodiesel meliputi (1) produksi biodiesel dari kelapa sawit lebih besar dari biodiesel yang bersumber pada kedelai, rapeseed, bunga matahari, dan jarak; (2) biodiesel dari minyak sawit biayanya paling murah; (3) kebutuhan lahan per ton biodiesel dari kelapa sawit paling sedikit; (4) biodiesel kelapa sawit kurang cocok untuk suhu rendah; dan (5) negara tropis memiliki kelebihan komparatif untuk bio diesel, terutama berbasis kelapa sawit. Proyeksi produksi biodiesel berbasis minyak kelapa sawit sebagai berikut: (a) proyeksi produksi nasional minyak kelapa sawit tahunan: 30 juta ton; dan (b) penggunaan untuk biodiesel ditingkatkan dari 600.000 ton/tahun (7,5%) menuju 800-850.000 ton/tahun (10%). Namun masih terdapat banyak permasalahan, tantangan, dan kebutuhan SDM dan Iptek perkelapasawitan yang belum dipenuhi.  [9]

Diperlukan kajian ketersediaan dan kebutuhan SDM dan Iptek. Kebutuhan SDM dan Iptek saling mempengaruhi.Kebutuhan Investasi MP3EI meningkat, sehingga perlu analisis berkelanjutan sesuai perkembangan, dengan mempertimbangkan KPI (Kawasan Perhatian Investasi). Terkait dengan MP3EI, harus dicermati ketersediaan dan kebutuhan (supply and demand). Ketersediaan meliputi teknologi yang dikuasai, teknologi skala laboratorium, tingkat pendidikan, populasi lahan dan pertumbuhan kapasitas pendidikan (akademisi, pendidikan, pelatihan, kursus, dan keterlibatan swasta). Kebutuhan meliputi peraturan pengolahan mineral, substitusi bahan baku, peningkatan nilai tambah, efisiensi energi, studi lingkungan dan keamanan (kebutuhan SDM peneliti, pelatihan sesuai sektor, dan pendidikan).

Dibutuhkan penguasaan teknologi  energi terbarukan, nano teknologi, bioteknologi, geologi dan multi disiplin. Penguasaan dan pengembangan teknologi harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah, kemandirian, daya saing, keberlanjutan dan kesinambungan, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dibutuhkan riset dasar, riset terapan, dan pengaturan tentang  komposisi lulusan S1, S2, dan S3 jurusan teknologi dan ilmu pengetahuan pertanian dan perkebunan khususnya kelapa sawit. Harus dicermati perbandingan daya saing inovasi, SDM, dan penguasaan iptek. Saat ini banyak industri yang hanya berbasis pengoperasian dan tidak mementingkan litbang dan penerapan iptek.

Pemenuhan SDM dan Iptek untuk mendukung MP3EI (maju, mandiri, dayasaing industri dan ekonomi melalui SDM terampil, kedaulatan industri dan ekonomi melalui SDM unggul dan inovasi) diupayakan melalui: (a) peningkatan mutu, penguatan relevansi, dan sertifikasi lembaga kursus; (b) perbaikan rasio SMK dan SMA serta penguatan mutu serta relevansi SMK; (c) satu akademi komunitas di tiap kabupaten/kota; (d) pengembangan universitas dan politeknik unggul di tiap provinsi; dan (e) pengembangan perguruan tinggi riset dan pusat penelitian nasional. Cluster Development menuju Inovasi meliputi Innovation Forms, R&D, finance risk capital, skills and human resources, incubation and monitoring, science and technology knowledge and technology transfer, and policy and regulation. Cluster of Excellent Kelapa Sawit meliputi Palm Oil Center of Excellnce di pemerintaha daerah, industri, perdagangan, infrastruktur pendidikan, penelitian, dan regulasi.

Beberapa kesimpulan dapat ditarik dalam pengembangan IHKS. Pertama, Indonesia sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar dunia berpeluang besar mengembangkan industri hilir minyak kelapa sawit yang kompetitif. Kedua, potensi besar biodiesel berbasis kelapa sawit harus dikembangkan. Ketiga, diperlukan penguatan SDM dan Iptek komprehensif di bidang industri minyak kelapa sawit dan produk derivatifnya. Keempat, perlu diperkuat pusat-pusat riset unggulan (center of excellence) kelapa sawit berbasis pusat riset dan perguruan tinggi. Kelima, daya saing dan kedaulatan industri, ekonomi, dan teknologi dalam industri kelapa sawit harus terus dibangun. Keenam, “black campaign” yang terjadi harus dihadapi dengan kajian yang obyektif dan disuarakan dengan intensif. Ketujuh, pengelolaan lingkungan yang baik untuk mengatasi dampak negatif intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan sawit harus terus dilakukan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan.

 

4.4   Kebutuhan Riset Mendukung Industri Hilir Kelapa Sawit

 

PT Smart Tbk mempresentasikan perbandingan kegiatan riset dan indutri kelapa sawit di Malaysia dan beberapa negara, dan menyampaikan pertanyaan: bagaimana kegiatan riset untuk mendukung industri hilir kepala sawit di Indonesia? Tantangan IHKS di Indonesia meliputi: (1) biaya produksi naik (upah, harga agrochemicals, dan bahan bakar naik, perkembangan teknologi relatif lambat, peningkatan efisiensi tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya produksi, bahan tanaman, serta penanggulangan penyakit lama dan baru); (2) ada gap yang cukup besar antara potensi teoritis dengan pencapaian nasional; (3) isu kesehatan dan mutu produk, isu lingkungan dari proses produksi; dan (4) riset dasar, riset terapan, dan riset operasional (optimasi).

Presentasi memperlihatkan biaya produksi yang terus meningkat, isu kesehatan, mutu, dan lingkungan. Perlu riset penurunan biaya produksi dengan mengurangi gap yield teoritis dan pencapaian struktur biaya produksi CPO yang meliputi perbaikan bahan tanaman dan peningkatan yield, upah, mekanisasi untuk meningkatkaan produktivitas karyawan, alat panen dan peningkatan produk pemanen, dan tantangan operasional. Komponen biaya di PMKS memerlukan terobosan dalam proses otomasi dan permesinan.

  Banyak tantangan operasional PMKS, antara lain struktur biaya produksi, perbaikan tanaman untuk meningkatkan yield, upah, mekanisasi untuk meningkatkan produktivitas kerja, alat panen tepat guna, alat angkut, tantangan operasional dan proses di PMKS, pupuk, urea dari biogas, dan biaya transportasi. Minyak sawit diyakini dapat menggantikan minyak lain. Minyak sawit menggantikan minyak/lemak nabati/hewani dari sumber lain di oleofood dan menggantikan produk petrochemicals di oleochemicals. Minyak lain bermasalah dalam mutu (bau, rasa, bentuk, dan kesehatan) dan sustainability. Hasil riset berupa upaya perbaikan mutu produk, pembuktian ilmiah tentang manfaat dan kebaikan minyak sawit, dan pelestarian lingkungan. Produk berbasis minyak/lemak, meliputi cooking, frying oil, margarine, ghee, vanaspati, shortening, confectionaries, emulsifier, cocoa butter, serta anti microbial, slipping agent, shampoo, detergent, cosmetics, biodiesel, griese, dan lubricant.

Dharsono, PT SMART Tbk menyarankan riset dasar, teknik, dan operasional (antara lain riset perbaikan ekstraksi minyak secara fisika dan kimia, perbaikan pemisahan secara kering, pemanfaatan flew gas, dan pengembangan permesinan dan otomasi). Cukup banyak area riset yang harus dikerjakan dalam IHKS. Pertama, riset peningkatan produktivitas tanaman, manusia, dan sumber daya lainnya untuk mengimbangi kenaikan biaya. Kedua, riset peningkatan produktivitas melalui pemuliaan tanaman (komersial, molekuler) stimulan produksi (enzyme, hormone). Ketiga, riset engineering, antara lain mekanisasi berbagai kegiatan kebun. Keempat, riset perbaikan teknik aplikasi dan jenis pupuk, antara lain pupuk bio untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kelima, riset bahan tanaman yang memiliki efisiensi pemanfaatan hara yang tinggi dan uptake nutrisi yang optimal.

Keenam, riset tentang inovasi pupuk dan pemupukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ketujuh, riset penggunaan urea dari biogas. Kedelapan, dengan memperhitungkan aspek teknis, ekonomi, biaya, dan manfaat transportasi, dilakukan riset moda transportasi yang efisien. Kesembilan, riset pembuangan dan pemanfaatan limbah (biogas) untuk bahan bakar, dan riset transportasi TBS. Kesepuluh, diperlukan riset kesehatan, perbaikan mutu produk, lingkungan, dan proses produksi. Di samping itu, diperlukan alat panen teknologi tepat guna, alat angkut TBS (evakuasi TBS secara masal oleh pemanen menyebabkan produk turun, mutu panen dan mutu TBS kurang baik. Kesebelas, riset yang solid dan kredibel untuk mengatasi polemik ilmiah (antara lain emisi biodiesel). Keduabelas, riset untuk menunjukkan keunggulan dan promosi positif minyak sawit. Ketigabelas, riset pembuktian produksi minyak sawit sustainable (jawaban atas tudingan tidak sustainable) dan HCS. Keempatbelas, riset penanganan masalah downstream (riset peran komponen minor sawit untuk kesehatan, riset kesehatan, penelitian formulasi, diversifikasi pemanfaatan biomassa yang ramah lingkungan (misalnya untuk energi cair), riset untuk mengatasi polemik emisi biodiesel, dan riset terkait isu pemanfaatan global).

Riset di era sustainability meliputi riset dasar, teknologi, dan operasional (pengawalan lingkungan, industri minyak sawit lestari), perkembangan sosial budaya, ekonomi profit, riset reduksi gas rumah kaca, teknologi methane capture dan lahan yang berstok karbon tinggi (efisiensi pemanfaatan sumber daya dan pencapaian produk tinggi dan pemanfaatan limbah). Riset penggunaan dan pemanfaatan lahan,  kemitraan, dan hubungan industrial yang ideal, konservasi landscape DAS, keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta riset pengentasan kemiskinan dan pembangunan komunitas menuju standar hidup yang layak.   

            Permasalahan riil di lapangan yang menonjol antara lain galah berat buah tidak terpanen, panen sulit sehingga produktivitas pemanen rendah dan berondolan terpental jauh dan hilang. Penelitian operasional diarahkan pada upaya-upaya mencari material untuk galah ringan, adjustable dan kuat, mekanisasi panen (sensor kematangan, alat angkut, dan alat potong). Penelitian dasar meliputi upaya-upaya mencari tanaman (pendek, TBS yang kurang memberondol untuk mengurangi kehilangan berondolan, dan tangkai buah panjang agar mudah dipotong).

Dibutuhkan sinergi pemangku kepentingan dan pendanaan: Akademisi (Akademisi di universitas dan lembaga penelitian pemerintah dan peralatan biasanya cukup cangggih); Pemerintah (devisa dari  ekspor minyak sawit Rp 205 Triliun, dana BK produk sawit Rp 21 triliun, estimasi pajak badan Rp 7 triliun  dengan asumsi pajak 30%); Lembaga Penelitian dan Pengkajian (LIPI, BPPT, dan PPKS); dan Industri (memiliki lembaga penelitian swasta, memiliki fasilitas untuk upscalling, merasakan adanya keperluan riset, tersedia dana CSR, keringanan pajak untuk dana riset, jumlah periset terbatas, dan fokus pada riset operasional).

Kebutuhan riset meliputi lingkup (a) riset yang dibutuhkan industri (antara lain perbaikan bahan tanaman, pengembangan teknologi dan mekanisasi untuk menurunkan biaya produksi dan menyempitkan gap yield potensial dan aktual, riset dasar terkait dengan hubungan produk minyak sawit dengan kesehatan, mutu produk dan  lingkungan, dan perhitungan emisi dan konservasi hutan berstok karbon tinggi); (b) mempublikasikan hasil riset melalui jurnal ilmiah yang diakui internasional; dan (c) lembaga litbang dan universitas menyusun proposal sesuai dengan kebutuhan industri dan berkolaborasi dengan lembaga penelitian dari negara importir minyak sawit.

Untuk mendukung peningkatan peran lembaga litbang dalam IHKS, diusulkan beberapa hal berikut. Pertama, pemerintah diusulkan mengalokasikan dana khusus untuk penelitian sawit yang dapat disalurkan melalui program khusus (seperti RUSNAS Sawit di Kemenristek) perlu dilembagakan sehingga rutinitasnya terjamin. Kedua, diusulkan membentuk Kedeputian Penelitian Minyak Sawit di Kemenristek. Ketiga, alokasi pendanaan dapat didasarkan pada penerimaan dari industri sawit, bea keluar atau sesuai kebutuhan. Keempat, Kemenristek dan Kementerian terkait perlu menyusun program riset untuk menunjang IHKS. Kelima, BPPT agar lebih aktif mencarikan teknologi tepat guna untuk industri sawit. Penelitian yang tidak dapat didanai pemerintah,  diajukan ke industri langsung, melalui konsorsium riset atau melalui DMSI (dan biayanya sebagai pengurang penghasilan bruto PP 93/2010). Kemitraan Industri dan Pemerintah harus ditingkatkan, antara lain dengan membentuk kolaborasi (ad hoc) lembaga riset swasta dan pemerintah. Pendanaan riset diupayakan dari (a) alokasi dari pemerintah melalui kementerian terkait (pertanian, perindustrian, ristek), lembaga riset/litbang pemerintah, dan perguruan tinggi; (b) dibentuk “semacam pungutan” dari industri sawit untuk keperluan riset sawit dari hulu sampai ke hilir; dan (c) pembentukan satu “institusi” riset gabungan dari semua lembaga riset di Indonesia.

 

5.  PENUTUP

 

5.1  Kesimpulan

Pada tahun 2012, terdapat sekitar 9,1 juta hektar perkebunan kelapa sawit milik petani rakyat, BUMN, dan swasta yang menghasilkan sekitar 29,5 juta ton minyak kelapa sawit CPO (Crude Palm Oil) dan CPKO (Crude Palm Kernel Oil). Dengan jumlah produksi tersebut, Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar dan menguasai 48% pangsa pasar dunia. Nilai strategis industri pengolahan kelapa sawit terletak pada penciptaan nilai tambah produk hulu minyak sawit menjadi aneka produk hilir untuk pangan (oleofood), non pangan (oleochemical), hingga sumber energi terbarukan (biofuel).

Permenperin 13/2010 tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit merupakan kebijakan dalam mendorong hilirisasi industri kelapa sawit dengan pendekatan klaster, yaitu menciptakan daya saing industri yang bertumpu pada penciptaan comparative advantages dan competitive advantages. Kuatnya daya saing industri akan menciptakan efisiensi industri, inovasi produk baru, penetrasi pasar, respon adaptif terhadap perubahan, kesadaran global akan kebutuhan green product, praktik bisnis berkelanjutan, dan selaras dengan lingkungan (environmentally friendly). Terkait dengan Permenperind 13/2010, terdapat peraturan perundang-undangan tentang perkelapasawitan, antara lain UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, PP Perpres 32/2011 tentang MP3EI,  PP 24/2009 tentang Kawasan Industri, PP 43/2010 tentang Tata Cara penetapan Kawasan Khusus, PP 29/2012 tentang KEK Sei Mangkei, dan PP 100/2012 tentang Perubahan PP 2/2011 tentang Penyelenggaraan KEK.

Paparan yang disampaikan pada konferensi, yaitu tantangan internasional, penyediaan infrastruktur, analisis SWOT, kebijakan dan strategi pembangunan industri kelapa sawit, domestic competitiveness, efektivitas pengawasan dan infrastruktur perdagangan, efektivitas kerjasama internasional, riset dasar dan riset industry, kerjasama ABG dalam litbang IHKS, kewirausahaan, invensi dan inovasi teknologi, serta penyediaan SDM dan iptek IHKS, diharapkan dapat makin mendorong dan memacu IHKS di Indonesia. 

  Banyak tantangan operasional PMKS, antara lain struktur biaya produksi, perbaikan tanaman untuk meningkatkan yield, upah, mekanisasi untuk meningkatkan produktivitas kerja, alat panen tepat guna, alat angkut, tantangan operasional dan proses di PMKS, pupuk, urea dari biogas, dan biaya transportasi. Minyak sawit diyakini dapat menggantikan minyak lain. Minyak sawit menggantikan minyak/lemak nabati/hewani dari sumber lain di oleofood dan menggantikan produk petrochemicals di oleochemicals. Minyak lain bermasalah dalam mutu (bau, rasa, bentuk, dan kesehatan) dan sustainability. Hasil riset antara lain, berupa upaya perbaikan mutu produk, pembuktian ilmiah tentang manfaat dan kebaikan minyak sawit, dan pelestarian lingkungan. Industri hilir kelapa sawit antara lain menghasilkan produk berbasis minyak/lemak, meliputi cooking, frying oil, margarine, ghee, vanaspati, shortening, confectionaries, emulsifier, cocoa butter, serta anti microbial, slipping agent, shampoo, detergent, cosmetics, biodiesel, griese, dan lubricant.

 

5.2  Saran

IHKS Indonesia harus menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Stigma (negatif) masyarakat mengenai  pembangunan industri kelapa sawit yang merusak lingkungan dan pengemplang pajak terbesar harus diluruskan. Menuju 2030 dan 2050, diperlukan sumberdaya manusia unggulan dalam mengembangkan IHKS Indonesia yang berkelanjutan. Pengembangan IHKS harus diarahkan pada solusi segera, yaitu (1) jumlah tenaga kerja yang terus meningkat, memerlukan peningkatan serapan dalam lingkup industri kelapa sawit; (2) masih rendahnya hasil (yield) dari  petani sawit independen yakni rata-rata  hanya  2,5 – 3 ton/ha/thn; (3) walaupun rata-rata hasil industri swasta dan BUMN  dapat mencapai 5-6 ton/ha/thn, tetapi masih jauh di bawah hasil tertinggi yang dimungkinkan (15-20 ton); dan (4) isu lingkungan dan perlakuan perdagangan seringkali tidak adil dan merugikan industri minyak sawit Indonesia.

Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah (a) peningkatan kampanye kelapa sawit ramah lingkungan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan perdesaan; (b) peningkatan hasil dan efisiensi untuk penghematan penggunaan lahan untuk area konservasi; (c) terobosan inovasi pembiayaan; (d) kerjasama pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, perguruan tinggi, NGO dan masyarakat harus; dan (e) percepatan pembangunan IHKS beserta semua turunannya. Dalam upaya meningkatkan investasi di dalam negeri dan pangsa pasar global, perlu diperhatikan (1) konsistensi pemerintah dalam menjalankan regulasi, misalnya regulasi  PMK tentang PE tinggi bagi ekspor bahan baku dan rendah bagi produk hilir, serta tentang tax-holiday yangtelah berjalan perlu dipertahankan untuk jangka waktu yang cukup panjang; (2) perbaikan/penambahan infrastrukturjalan dan pelabuhan; dan (3) tambahan pelabuhan dan modernisasi pelabuhan yang ada; (4) mutu produk yang masuk ke kapal harus dijaga kemurniannya; dan (5) fasilitasdan pelayanan pelabuhan harus prima.  

Perlu dilakukan kampanye positif melawan kampanye negatif minyak sawit di luar negeri, meliputi: (1) peran aktif dari para Diplomat/Kedutaan Besar Indonesia di Luar Negeri untuk mengenalkan sawit dan sekaligus mempromosikannya (catatan: kontribusi petani adalah 44 %); (2) memiliki agen yang dapat menanggapi dan membantah  negative campaign dan promotional body di negara-negara tujuan (EU dan lain-lain); dan (3) mengalokasikan dana APBN Kemendag dan Kemenlu untuk melakukan promosi sawit di pasar luar negeri.

Pemerintah dan Dunia Usaha disarankan untuk membangun industri minyak sawit yang ramah lingkungan dan menyehatkan, dengan pertimbangan: (1) traceability sawit dari hulu sampai ke hilir sudah menjadi persyaratan pasar, sehingga penerapan ISPO yang sudah menjadi suatu keharusan perlu dipercepat pelaksanaannya; (2) anggaran (APBN)  untuk Kementan/Pemkab perlu ditingkatkan agar para petani  dapat melaksanakan ISPO; (3) pendanaan APBN untuk penelitian pada aspek minyak sawit vs kesehatan dan lingkungan perlu diperbesar porsinya di Kemenperin, Kemenristek, Kemendikbud, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Universitas; dan (4) perlu dibentuk suatu koordinator yang bertugas sebagai pengarah dalam Research and Development sawit di Indonesia (tidak berserakan dan tanpa koordinasi seperti sekarang ini).Kebijakan lain adalah membangun sistem perpajakan dan insentif. Pemerintah diminta membangun sistem perpajakan dan penyederhanaan insentif.

            Sejalan dengan itu perlu disiapkan SDM kelapa sawit yang terlatih, antara lain melalui pembangunan sekolah-sekolah khusus di bidang pertanian, perkebunan, perkelapasawitan, dan industri kelapa sawit serta meningkatkan penguasaan teknologi melalui penelitian di universitas dan lembaga penelitian/pengkajian tertentu (by-design dan bukan by chance/accident). Tenaga kepakaran IHKS harus dapat disediakan, yaitu data dasar SDM, kompetensi, dan kepakaran kelapa sawit (pemulia tanaman, ahli agronomi, ilmu tanah, proteksi tanaman, bioteknologi, rekayasa proses dan mesin industri), ahli-ahli teknologi informasi dan komunikasi, dan nano teknologi), dan peta jenjang pendidikan D1 sampai dengan S3. Juga perlu dibangun SDM unggul dan inovator, sertifikasi, perbakan rasio SMK dan SMA, satu akademi komunitas di tiap kabupaten/kota, universitas dan politeknik unggul di tiap provinsi, perguruan tinggi riset dan pusat penelitian nasional, serta inovasi, kewirausahaan, dan teknopreneurship.

Pemerintah dan Dunia Usaha harus mendorong riset dasar, teknik, dan operasional (antara lain riset perbaikan ekstraksi minyak secara fisika dan kimia, perbaikan pemisahan secara kering, pemanfaatan flew gas, dan pengembangan permesinan dan otomasi) dan berbagai kegiatan riset lainnya (riset peningkatan produktivitas tanaman, manusia, dan sumber daya lainnya untuk mengimbangi kenaikan biaya; riset peningkatan produktivitas melalui pemuliaan tanaman (komersial, molekuler) stimulan produksi (enzyme, hormone); riset engineering, antara lain mekanisasi berbagai kegiatan kebun; riset perbaikan teknik aplikasi dan jenis pupuk, antara lain pupuk bio untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi; riset bahan tanaman yang memiliki efisiensi pemanfaatan hara yang tinggi dan uptake nutrisi yang optimal; riset tentang inovasi pupuk dan pemupukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi;  riset penggunaan urea dari biogas; riset moda transportasi yang efisien; riset pembuangan dan pemanfaatan limbah (biogas) untuk bahan bakar; riset kesehatan, perbaikan mutu produk, lingkungan, dan proses produksi. alat panen teknologi tepat guna, alat angkut, produk dan mutu TBS; riset yang solid dan kredibel untuk mengatasi polemik ilmiah (antara lain emisi biodiesel); riset untuk menunjukkan keunggulan dan promosi positif minyak sawit; riset pembuktian produksi minyak sawit sustainable (jawaban atas tudingan tidak sustainable) dan HCS; riset penanganan masalah downstream (riset peran komponen minor sawit untuk kesehatan, riset kesehatan, penelitian formulasi, diversifikasi pemanfaatan biomassa yang ramah lingkungan, riset untuk mengatasi polemik emisi biodiesel, dan riset terkait isu pemanfaatan global).

Riset isu pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (sustainability) meliputi antara lain, riset dasar, teknologi, dan operasional (pengawalan lingkungan, industri minyak sawit lestari), perkembangan sosial budaya, ekonomi profit, riset reduksi gas rumah kaca, teknologi methane capture dan lahan yang berstok karbon tinggi (efisiensi pemanfaatan sumber daya, pencapaian produk tinggi, dan pemanfaatan limbah), riset penggunaan dan pemanfaatan lahan,  kemitraan, dan hubungan industrial yang ideal, konservasi landscape DAS, keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta riset pengentasan kemiskinan dan pembangunan komunitas menuju standar hidup yang layak dan kesejahteraan masyarakat.  

 

 

REFERENSI

 

1.       Berte Abdoulaye,  »Challenge and Opportunities of Palm Oil Industry in Cote D’Ivoire, West Africa», AIPH Executive Secretary (Association Interprofessionelle de la Filiere Palmier a Huile), POIDeC 2013, Hotel Grand Melia Jakarta, Jakarta, 16 Oktober 2013.

2.       Daud Dharsono, Direktur Utama PT Smart Tbk, “Kebutuhan Riset Untuk Industri Minyak Sawit”,  POIDeC 2013, Hotel Grand Melia Jakarta, Jakarta, 17 Oktober 2013.

3.       Dirjen Bina Marga, Kemen PU, “Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Pendukung Industri Minyak Sawit di Kawasan Sei Mangkei, Dumai, Kuala Enok, dan Maloy Kalimantan Timur.”, POIDeC 2013, Hotel Grand Melia Jakarta, Jakarta, 16 Oktober 2013.

4.       Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, “Pasar Global dan Pengembangan Perdagangan Minyak Sawit Indonesia”, POIDeC 2013, Hotel Grand Melia Jakarta, Jakarta, 16 Oktober 2013.

5.       Endang S. Gumbira, Ketua MAKSI, “Orientasi Penelitian dan Pengembangan Produk Hilir Kelapa Sawit: Tantangan Kerjasama Akademik – Bisnis – Government (ABG) yang berkelanjutan”, POIDeC 2013, Hotel Grand Melia Jakarta, Jakarta, 17 Oktober 2013.

6.       Franky O. Widjaja, Derom Bangun dan Sahat M. Sinaga, “Peluang dan Tantangan Industri Minyak Sawit Indonesia”, POIDeC 2013, Hotel Grand Melia Jakarta, Jakarta, 16 Oktober 2013.

7.       Harry Hanawi, “Kisah Sukses dan Harapan Pelaku IHKS dalam rangka Pengembangan Teknopolitan IHKS di Koridor Ekonomi Sumatera”, Forum Diskusi Terbatas, Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi, Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kawasan Puspiptek Serpong, 9 Oktober 2013.  

8.       Kementerisn Perindustrian, “Prospek Pengembangan IHKS di Koridor Ekonomi Sumatera”, Forum Diskusi Terbatas, Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi, Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kawasan Puspiptek Serpong, 9 Oktober 2013.  

9.       KIS, “ZPHB, Zero Pond™, Zero Polllution™ , Zero Loss & Higher Biogas“,POIDeC 2013, Hotel Grand Melia Jakarta, Jakarta, 17 Oktober 2013.

10.    Kuncoro Budy Prayitno, “Pengembangan IHKS di Koridor Ekonomi Sumatera: Pelalawan – Riau”, Forum Diskusi Terbatas, Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi, Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kawasan Puspiptek Serpong, 9 Oktober 2013.  

11.    Menteri Perindustrian, “Pidato Pengarahan/Keynote Speech pada Konferensi Pengembangan Industri Minyak Sawit Palm Oil Industry Development Conference POIDeC 2013” dengan tema “Prospek Hilirisasi Industri Minyak Sawit Nasional dengan Dukungan Penelitian dan Pengembangan”, Grand Melia Hotel Jakarta, 16 Oktober 2013.

12.    Musliar Kasim, Wamendikbud, “Penyiapan SDM dan Iptek Industri Minyak Sawit”, POIDeC 2013, Hotel Grand Melia Jakarta, Jakarta, 17 Oktober 2013.

13.    The Jakarta Future Exchange (JFX), “The Role and Contribution of JFX in The Development of Palm Oil Industry”, POIDeC 2013, Hotel Grand Melia Jakarta, Jakarta, 17 Oktober 2013.

14.  Witjaksana Darmosarkoro, Dr., Pusat Penelitian Kelapa Sawit, “Status Kinerja Litbang Kelapa Sawit Indonesia”, Jakarta, 17 Oktober 2013.

 

 

 

 



[1]   Aimed of the palm oil plantation and industry are the following (a) Creating development poles; (b) Catering for internal needs in respect of palm oil; (c) Diversifying export receipts for the purposes of better handling world market price fluctuations for raw materials; (d) Fostering the rural environment so as to control rural exodus; and (e) Shifting a raw-material-exporting economy to an industry allowing export of manufactured or semi manufactured products. A palm programme was supported, from1963 to 1990, through the impementation of two successive Palm Plans by PALMINDUSTRIE, a state-owned company. The first palm plan, 1963 to 1985. This plan helped achieve 76,500 ha (49,000 ha of industrial farms and 27,500 ha of village farms). The second palm plan, 1985 to 1995, allowed the creation of 58,000 ha of farms (14,000 ha of industrial farms, 44,000 ha of village farms). In 1997, PALMINDUSTRIE’s assets were assigned to private companies. Current Situation: Fourteen years after PALMINDUSTRIE was privatised, the current situation of oil palm industry is as follows: 160,000 ha of village farms; 50,000 ha of industrial farms; 35,000 smallholders; 32 co-operative organisations delivering services; 16 oil mills processing a total of 600 tons of FFB per hour; 20 mini-oil mills processing 180 tons of FFB per hour; 2,100,000 tons of FFB a year; and 450,000 tons of CPO a year. Stakeholders: A new structuring of the industry was implemented based on segmentation per activity type. In December 2003, the industry stakeholders completed the development of an industry sector referred to as AIPH (Association Interprofessionnelle de la Filière Palmier à Huile) consisting of: Small oil-palm farmers represented by FENACOPAH-CI (Fédération Nationale des Coopératives des Planteurs de Palmier à Huile de Côte d’Ivoire) [National Federation of Cooperatives of Oil-Palm Farmers of Côte d’Ivoire]. First-stage processing companies, involved in the processing of palm oil represented by APROSAP-CI (l’Association Professionnelle des  Sociétés Agricoles du Palmier de Côte d’Ivoire) [Association of Professionals of Oil-Palm Agricultural Society of Côte d’Ivoire]. Second-stage processing companies, involved in the processing of palm oil in Côte d’Ivoire represented by GITHP (Groupement des Industriels Transformateurs de l’huile de Palme) [Organisation of Palm Oil Industrial Processing units]. Oil-palm industry activity Funding represented by FER-PALMIER (Fonds d’Extension et de Renouvellement) [Extension and Renewal Funds]

Agronomic research represented by CNRA (Centre Nationale de Recherche Agronomique) [National Centre for Agronomic Research]. Progress: (1) Fresh fruit, Bunches (5 major operators, 1st stage processing industries) ; (2) Crude palm oil, palm kernel oil, and palm kernets (3 major operators, 2nd processing indusries) ; and (3) Refined oil, soap, and margarine. Challenges: Catering for the best needs for oilseeds and contributing to food safety and improving population living event. Constraints: Supplying raw materials on a regular basis (fundingis not adapted to the industry) and low productivity of production tool and high cost of inputs (poor exploration of the industry products). Development Perspectives: To ensure the development of the industry, several measures have been identified. They are as foolows: (a) Improving the productivity of the farms ; (b) Improving crude palm-oil production capacity ; (c) Exploiting oil-palm products and by-products ; and (d) Improving business environment. Conclusion: The oil palm industry stakeholders in Côte d'Ivoire have undertaken to defend the image of palm products to ensure the survival of their business. To this end, a lawsuit was filed against backbiting involving palm oil.The contribution of major producing countries like Indonesia is essential to continue the promotion of our palm oil.

[2] Peluang industri minyak sawit Indonesia meliputi (a) Kebutuhan minyak nabati dunia  terus meningkat, yakni sekitar 5 juta ton per tahun; (b) Pertumbuhan penduduk dunia  terus berkembang pesat dari 7 milyar pada 2011 akan menjadi 9,5 milyar pada 2050 (36 % dan rata-rata kenaikan per tahun 0,9 %); (c) Keunggulan kelapa sawit, mampu memberikan hasil (yield) minyak nabati terbesar di dunia; (d) Tempat tumbuh kelapa sawit  menuntut kondisi tanah dan iklim tertentu (Indonesia sangat ideal); (e) Dengan supply total sebesar 51,4 juta ton CPO & CPKO di tahun 2010, dan proyeksi demand dunia sebesar 95,7 juta ton untuk tahun 2025, menunjukkan bahwa masih dibutuhkan peningkatan supply sebesar 186%; hal ini berarti masih terbuka peluang besar bagi sektor sawit  Indonesia untuk berkembang; (f) dengan penggunaan tanah yang jauh lebih sedikit, kelapa sawit dapat menghasilkan produksi minyak nabati yang besarnya hampir 10 kali lipat dibandingkan dengan penghasil minyak nabati lainnya (kedelai, jagung, kanola, bunga Matahari, dll.), kelapa sawit jauh lebih efisien; dan (g) dengan kesesuaian lahan dan iklim yang menunjang, kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik di Indonesia untuk mendapatkan hasil terbaik dengan sumber daya yang terbatas di dunia (asset ekonomi terbaik nasional).  

 

[3]  Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Ditjen Bina Marga melihat peningnya pembangunan infrastruktur jalur Sumatera: (1) Pembangunan infrastruktur jalan memperlancar arus distribusi barang dan jasa (kawasan industri dengan pusat kegiatan), serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia; (2) Ditjen Bina Marga mempunyai tugas dan wewenang bagi penyelenggaraan jalan secara umum; (3) Memperhatikan peraturan perundangan sub-sektor jalan dan otonomi daerah, Ditjen Bina Marga mempunyai wewenang untuk melaksanakan penanganan jalan nasional dan pembinaan jalan provinsi/kabupaten/kota; (4) Ditjen Bina Marga akan terus mendukung melalui penanganan jalan nasional pada sekitar kawasan industri; (5) Dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai penyelenggara jalan daerah untuk menangani jalan provinsi/kabupaten/kota guna perkuatan konektivitas nasional dan integrasi antar moda; (6) Diperlukan peran serta pelaku industri untuk menyediakan/menangani jalan dalam/antar kawasan/menuju inlet atau outlet (seperti dikawasan industri Cikarang); (7) Perlunya kebijakan mendorong penggunaan moda transportasi non jalan bagi distribusi hasil industri; dan (8) Perlunya pengaturan pembatasan muatan barang hasil industri sesuai dengan kapasitas  muatan desain jalan.

 

[4] Upaya Pemerintah merespons NODA: analisis terhadap daur hidup (lifecycle) emisi GRK dari penggunaan biodiesel dan renewable fuel dalam program Renewable Fuel Standard (RFS). Hasil analisis EPA, biodiesel dan renewable diesel yang berbahan baku minyak sawit tidak memenuhi ketentuan minimum 20% ambang batas pengurangan emisi GRK (miyak sawit hanya berada pada level 11-17%) yang dipersyaratkan agar dapat dimasukkan ke dalam kategori renewable fuel sesuai dengan program RFS. Kebijakan ini telah didaftarkan di Federal Register pada tanggal 27 Januari 2012. Sampai dengan sekarang Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka merespon NODA (pertemuan, diskusi, lobby, koordinasi, pertemuan bilateral, memerankan KBRI, dan menyampaikan tanggapan kepada EPA). Perubahan kebijakan antara lain komitmen pengurangan GRK sebesar 26-41% pada tahun 2020 melalui dukungan internasional (Copenhagen Meeting, 2009), manajemen lahan gambut berkelanjutan, menunda konsesi baru atas hutan utama dan lahan gambut ntuk mencegah emisi (Inpres 10/2011, pengurangan tingkat penebangan hutan dan degradasi tanah (UU 41/1999 dan Inpres 10/2011), perkebunan kelapa sawit di lahan gambut menghasilkan 95 ton CO2 per hektar per tahun (harus diusahakan menjadi di bawah 38 ton), analisis EPA disarankan menggunakan data bukan asumsi, dan potensi pelanggaran terhadap ketentuan World Trade Organization (WTO). Segi positif kelapa sawit terlihat dari informasi bahwa kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati paling efisien di dunia à hanya membutuhkan 0,26 ha lahan untuk menghasilkan 1 ton minyak nabati, dibandingkan dengan soybean, sunflower, dan rapeseed yang berturut-turut membutuhkan lahan seluas 2,22 ha, 2 ha dan 1,52 ha untuk menghasilkan 1 ton minyak nabati (menurut studi International Food Policy Research Institute).

[5] Pemerintah menetapkan tiga kebijakan. Pertama, meningkatkan domestic competitiveness: (a) mendukung upaya hilirisasi dan pengembangan industri di DN yang berorientasi ekspor; dan (b) mengembangkan pasar ekspor: 1) peningkatan ekspor non migas ke negara-negara non traditional; 2) re-balancing ekspor non migas ke negara-negara dengan deficit lebih dari USD 100 juta; dan 3) pendekatan Kerjasama Selatan-Selatan (KSS). Kedua, meningkatkan Efektifitas Pengawasan & Infrastruktur Perdagangan (memanfaatkan instrumen Trade Remedies (antidumping, safeguards, subsidy), memperlancar sistem distribusi nasional, meningkatkan pengawasan barang beredar, mengembangkan Perdagangan Berjangka Komoditi, dan sistem Resi Gudang sebagai alternatif pembiayaan bagi Petani dan Pelaku Usaha). Ketiga, meningkatkan Efektifitas Kerjasama Internasional dengan memainkan peran penting dalam percaturan perekonomian dunia seperti G20, OECD, WTO, APEC, East Asia Summit, ASEAN: Keketuaan ASEAN dan ASEAN-LATIN Business Forum, UNFCC, tuan rumah APEC 2013, dan KTM-WTO 2013.

 

[6] JFX menegaskan bahwa Indonesia merupakan raksasa komoditi (produsen terbesar CPO dunia; produsen ke-2 karet, timah, kelapa, dan pala; produsen ke-3 kopi, kakao, lada, dan panili; dan eksportir terbesar batubara thermal. Peran JFX difokuskan pada kontrak berjangka (olein, emas, kakao, kopi, dan kedelai), pasar kontrak forward (pembiayaan jangka pendek dan lindung nilai), dan pasar fisik (CPO 50 ton, kopi, kakao, karet, emas, dan batubara).

 

[7]   KIS sebagai pionir dan pemimpin teknologi hijau pada berbagai industri (distilasi, kelapa sawit, gula, pangan, dan industri karet) menegaskan, telah melaksanakan lebih dari 330 proyek biogas di banyak negara, pada 2007 memperkenalkan “Zero Pond, Zero Pollution, Higer Biogas” yang merupakan solusi terbaik dan berkelanjutan dalam industri kelapa sawit, penyedia teknolgi terkenal “POME” ke biogas dalam IHKS, dan selalu belajar dari keberhasilan dan praktik terbaik. ZPHB bergerak dalam pome characteristics, treatment options available, losses of using ponds, environmental benefits, monetary advantages, cost center becoming a revenue center (annul income from sales of biomass, electricity, sludge oil and possible sales of carbon credits, proven technology, and zero discharge. Studi kasus proyek biogas ZPHB yang berhasil, meliputi PT MESKOM, Sarimas Group di Bengkalis Riau; PT AGRO MUKO, Sipef Group; dan PT MAI, Poliplant Group. Proyek-proyek yang sedang dibangun adalah PT BAREMA, Sipef Group-445 TH Mill di Dusun Tanjung Sumatera Utara, PT Astra Agro Lestari Tbk di Hulu Sungai Selatan Kalimantan Timur, Dekel Oil, PT Inhill, dan PT Sarimas, dan PT UMW Indonesia. Pengembangan industri hijau yang dilakukan KIS di luar negeri, antara lain di Inggris dan Papua Nugini. KIS menjamin, “With ZPHB™, the carbon emission in palm oil mill becomes almost zero. Making Palm oil as most clean edible oil! Achieve the status of Zero Carbon foot print in profitable way with ZPHB™.”

 

[8] Sejarah perjalanan lembaga litbang kelapa sawit di Indonesia sebagai berikut. Empat bibit kelapa sawit pertama kali ditanam dari Afrika (1848). Sebanyak 146 biji kelapa sawit disebarkan ke seluruh Indonesia (1858). Kelapa sawit ditanam secara komersial 0,4 ha (1878). Kelapa sawit ditanam sebagai tanaman ornament (1884). Muncul Dionik Socfin Research and Development (1909). Didirikan Algemeene Proefstabin der Avias/APA (1916). Luas perkebunan kelapa sawit mencapai 3400 ha (1918). Pabrik kelapa sawit pertama di Tanah Utama Ulu, 4 varietas, di Pantai Timur Sumatera: macrocarya (tipe Kongo), dura (tipe Deli), tenea (tipe Lisombe), dan Pisifera (1922). Luas perkebunaan kelapa sawit menjadi 109,8 ribu ha (1940). APA menjadi RISPA (1957). Lembaga Riset Marihot (1964). RISPA menjadi Balai Penelitian Perkebunan Medan, BPPM (1968). BPPM mendapat Dana Cess (1971). Diperkenalkan plasma nutfah baru, Jongo/Eala (1977). PT London Sutera mulai melakukan riset kelapa sawit (1980). Luas kebun kelapa sawit menjadi 1 juta ha (1990). Dibentuk PPKS, gabungan dari Puslitbun Medan, Marihot, dan Bandar Kuala (1993). Luas lahan menjadi 2 juta ha (1995). Luas lahan menjadi 4 juta ha (2000). Banyak didirikan R&D pelaku swasta untuk komersial dan keperluan intern (2000). Rilis varietas Embung dan Langkat (2002). Perilisan varietas PPKS 540 dan PPKS 718 (2007). OPGP dan eksperimen Kamerun (2008). Perilisan PPM 239 (2010).  

 

[9] Permasalahan, tantangan, dan kebutuhan SDM dan Iptek Industri kelapa sawit sebagai berikut: Permasalahan: (1) performa mesin menggunakan campuran biodiesel B10 cenderung turun; (2) beban subsidi negara; dan (3) sebaran geografis antara pusat produksi dan konsumsi biodiesel. Tantangan: biodiesel berbasis minyak kedelai yang banyak diproduksi Brazil dan Argentina. Kebutuhan SDM dan Iptek idustri sawit terintegrasi: (1) industri hulu kelapa sawit (SDM terampil perkebunan sawit, SDM unggul pembibitan dan pemuliaan sawit, SDM konservasi lahan dan lingkungan, dan SDM riset dan inovasi); dan (2) industri hilir kelapa sawit (SDM terampil pabrik CPO, SDM unggul industri CPO dan derivatifnya, dan SDM unggul pengelolaan limbah, value chain, pemasaran/perdagangan, dan publik opinion global).

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prof.Drs. Komarudin, M.A., A.P.U.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT

Komarudin, Prof., Drs., M.A., APU, prof.riset bidang kebijakan publik/analisis system pembangunan perumahan dan permukiman, NIP 19481215 197912 1001, PNS di BPPT sejak 1978, Pembina Utama  /  IV/e  (1 April 2000), lahir di Bogor, 15 Desember 1948,  HP 0812 926 9650, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  alamat rumah di Perumahan Larangan Indah, Jalan Sumatera No.3, Larangan, Tangerang 15154. Pendidikan, S1 Matematika ITB (1968-1977), S2 (Regional Development Planning), Institute of Social Studies, Den Haag, Belanda, 1986-1987.

Pengalaman kerja, Staf Operations Research and Systems Analysis (Divisi Advanced Teknologi Pertamina, 1977), BPPT (1978), Pelaksana Tugas Direktur Pengkajian Sistem (1983), Pjs. Direktur Pengkajian Sistem (1991), Pjs. Direktir Pengkajian Sistem Industri Sekunder (1994), Pjs. Deputi Kepala BPPT Bidang Analisis Siste (1994),    Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (1998), Deputi Menpan Bidang Tata Laksana (2001), Deputi Menpan Bidang Program PAN (2004), dan Staf Ahli Menpan Bidang Sistem Manajemen (2005). Anggota Tim asistensi Menpan (2007).

Jabatan Fungsional Peneliti Utama (1993), dan Prof.Riset Kebijakan Publik (2005).  

Karya Tulis: menulis artikel/makalah pada seminar/workshop nasional dan internasional, dan di majalah ilmiah/jurnal/media massa, menulis 600 artikel di Koran (1987-1997), menulis artikel/presentasi humas pemerintah, budaya kerja dan etika, Menulis artikel di Jurnal NEGARAWAN Setneg RI (reformasi birokrasi, pelayanan publik (Menelusuri UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik), desentralisasi, penataan struktur birokrasi dan penataan peraturan perundang-undangan, dan One Village One (Superior) Produt (OVOP).

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on
392529
Hari iniHari ini54
KemarinKemarin281
Minggu iniMinggu ini862
Bulan iniBulan ini3202
Seluruh hariSeluruh hari392529
Statistik created: 2017-11-24T20:29:15+00:00